REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keterlibatan swasta dalam pembangunan pemerintah memerlukan banyak perhatian dari pemerintah. Swasta mendukung rencana pemerintah, namun swasta juga meminta kepastian dan keamanan usaha dari pemerintah.
Direktur Utama PT Cirebon Power, Heru Dewanto, mengatakan keamanan dan kepastian dalam usaha menjadi modal penting bagi swasta dalam pertimbangan turut bergabung dalam proyek pemerintah. Heru mengatakan ada banyak elemen yang perlu diperhatikan pemerintah.
Pertama, pemerintah harus menjamin bahwa investasi yang dilakukan swasta aman. Hal ini didukung dengan peraturan dan regulasi yang tak memberatkan para pengusaha. Bila skema yang ditawarkan ke swasta adalah pembangunan di daerah terpinggir maka rezim subsidi juga harus jelas. Pemerintah harus menghitung seberapa besar daya beli masyarakat sehingga hal tersebut bisa menguntungkan pengusaha.
"Yang perlu diperhatikan, pertama tama desa itu kan perlu aturan yang kuat, agar investasi swasta bisa aman. INi juga perlu jelas, rezim subsidi harus jelas, daya beli masyarakat kan juga rendah. Program ini tanpa subsidi juga gak sukses, hitungan subsidi juga harus jelas," ujar Heru saat ditemui Republika di Jakarta, Kamis (8/12).
Heru mengatakan swasta lebih memikirkan profit oriented dalam proyek. Namun hal ini bukan berarti swasta tak ingin terlibat dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah. Ia menilai, perlu ada kerja sama yang jelas dan sama sama menguntungkan baik dari pemerintah maupun dari swasta.
"Pemerintah bisa memberikan jalan tol bagi kami. Di luar itu, kami berharap PLN memberikan proyek yang menarik, jangan sampai proyek bagus yang dijalanin sendiri, terus yang jelek jelek dikasih ke swasta," ujar Heru.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
