REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo mengatakan keputusan BI untuk menahan suku bunga acuan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate menunjukkan bahwa bank sentral berhati-hati menyikapi kondisi ekonomi, khususnya global.
"Secara umum kami katakan, dengan kami menahan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate itu sama, itu menunjukkan bahwa kami berhati-hati," ujar Agus DW Martowardojo di Istana Negara, Jumat (18/11).
Secara keseluruhan, BI menilai kondisi fundamental ekonomi dalam keadaan baik. Ke depannya bank sentral akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah, mengingat akhir tahun ini akan ada dana tebusan amnesti pajak masuk dalam jumlah besar.
Dana tersebut dinilai membantu keuangan pemerintah. Di sisi lain, rencana pemerintah mengeluarkan dana belanja, prefunding yang akan dilaksanakan untuk persiapan awal 2017 dinilai juga akan berdampak kepada fundamental ekonomi.
"Kita akan terus koordinasikan. Tetapi kami akan selalu ada di pasar untuk meyakinkan ada likuiditas di situ," kata Agus.
Sementara itu, terkait dengan sikap BI ke depannya, kata Agus, pihaknya akan melihat perkembangan dari ketidakpastian global imbas dari terpilihnya Trump menjadi Presiden AS.
"Karena itu semua akan berdampak pada stabilitas keuangan dunia, dan berdampak kepada Indonesia. Tapi sekarang secara umum Indonesia dalam keadaan baik," ujarnya.
Selain dari AS, Agus juga menekankan ketidakpastian global lainnya akan mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia seperti Brexit, dan isu geopolitik di Timur Tengah. Selain itu, pada tahun ini pertumbuhan ekonomi dunia juga dinilai masih lebih buruk dibandingkan tahun lalu yang sebesar 3,20 persen, yakni tiga persen.
Meski demikian, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun depan masih lebih baik tetapi terus terkoreksi dari proyeksi awal. "Jadi secara umum kita melihat ketidakpastian di luar negeri masih tinggi. Kemarin RDG kita melihat kondisi domestik terjaga dan kami menetapkan tidak mengubah policy rate. Kami meningkatkan kehati-hatian," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika