REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memberikan sinyal untuk mundur dari rencana bergabung dalam Perjanjian Dagang Negara-Negara Tepian Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).
Ketua Staf Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi menyebutkan, di bawah kepemimpinan Donald Trump, Amerika Serikat (AS) memang lebih cenderung proteksionisme. Artinya, AS berpotensi tidak melanjutkan TPP dan merenegosiasi Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA.
"Saya tidak akan percaya bahwa TPP itu akan ada. Itu sudah kita lupakan. Jadi kita belum ke sana, kalau itu betul seperti yang dia inginkan proteksi, pokoknya semua dalam negeri saja tidak mau internasional dan cuma habisin duit dia saja, saya pikir ini akan bahaya," ujar Sofjan, Jumat (11/11).
Di sisi lain, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus memonitor perkembangan dari implementasi kebijakan Trump dan implikasinya ke pasar dunia.
Agus menyebutkan, dari sisi fiskal ada yang harus diwaspadai dari kebijakan Trump seperti pemotongan pajak bagi korporasi dan individu yang akan memangkas penerimaan negara. Kebijakan ini masih dibarengi dengan pembangunan infrastruktur secara gencar yang dijanjikan Trump.
Agus menilai, kombinasi dari keduanya membuka ruang defisit AS semakin lebar. Pelebaran defisit dianggap bisa memengaruhi kebijakan fiskal AS ke depan dan bisa jadi memberikan imbasnya ke ekonomi global termasuk Indonesia.
Di sisi lain, Agus mencermati prinsip yang dpegang Trump yakni proteksionisme di mana menjadikan AS lebih protektif dalam menjalankan kebijakan ekonominya termasuk perdagangan internasional.
Agus melanjutkan, prinsip proteksionisme yang dianut Trump akan berimbas pada kinerja ekspor Indonesia. Alasannya, pembatasan impor AS dari Cina akan berdampak pada volume Indonesia ke Cina. Perlu diingat bahwa Cina dan AS merupakan dua mitra dagang besar bagi Indonesia. Bahkan, 11 persen nilai ekspor Indonesia ditujukan ke AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika