Kamis 27 Oct 2016 16:34 WIB

Pemerintah Masih Berhitung Soal Pinjaman ke Jepang

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Nidia Zuraya
Luhut Binsar Panjaitan
Foto: Republika/Tahta Aidilla
Luhut Binsar Panjaitan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Untuk peningkatan kapasitas dan pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat, pemerintah masih menghitung untung ruginya. Menko Maritim dan Sumber Daya Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan sebagian besar pendanaan pembangunan pelabuhan akan dipasok dari pinjaman luar negeri, yakni dari Jepang.

Luhut mengatakan saat ini pihaknya bersama Bappenas dan Menteri Perhubungan masih menghitung bagaimana sistem pinjamannya. "Patimban tadi kita lagi exercise dengan Bappenas dan Menhub mengenai pinjamannya, apakah itu step loan atau bagaimana dan untung ruginya lagi diomongin. Minggu depan kita akan sampai pada kesimpulan apa yang akan kita ambil," ujar Luhut di kantornya, Kamis (27/10).

Meski begitu, Luhut mengatakan tak ada perubahan nilai investasi untuk membangun pelabuhan patimban. Namun memang pemerintah sedang memikirkan meskipun dana pembangunan diperoleh menggunakan pinjaman luar negeri, negara harus bisa tetap berdaulat dalam pengelolaanya.

"Ini hanya masalah pendanaan, dan apa yang kita lakukan supaya kita punya kebebasan juga dari pengelolaan. Karena kalau step loan berarti dananya itu dari Jepang. Dan itu memang yang bisa buat Patimban selesai tahun 2019," ujar Luhut.

Seperti diketahui, pemerintah memperbaharui rencana pembangunan Patimban di Subang, Jawa Barat dengan target pemanfaatan tahap 1 pada 2021. Pembangunan tahap 1 itu diharapkan selesai pada 2019 dengan pinjaman luar negeri sebesar 1,7 miliar dolar AS.

Patimban diproyeksikan mulai beroperasi sekitar 3,4 juta TEUs per tahun pada 2021. Kapasitas pelabuhan juga akan dikembangkan menjadi 7,5 juta TEUs sampai 8 juta TEUs per tahun dengan proses pembangunan mencapai tahap 3.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement