REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah tidak akan menarik utang lebih awal (front loading) dalam jumlah besar pada kuartal pertama tahun 2017 untuk membiayai belanja negara, seperti yang dilakukan pemerintah tahun ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan dari sisi pembiayaan nantinya akan dilakukan seharmonis mungkin dengan jumlah belanja yang penerimaan pajak yang akan digenjot.

"Jadi kita tidak mengatakan front loading atau tidak front loading, tapi tahapannya akan diharmoniskan. Gitu ya," kata Sri, Selasa (25/10). 

Sri menjelaskan bahwa penerimaan perpajakan pada dua kuartal pertama 2016 memang rendah. Hal ini, menurutnya, akibat pemerintah memasang target perpajakan yang terlalu tinggi yang kemudian mendorong adanya pengumpulan pajak besar-besaran di akhir 2015. Langkah ini justru berimbas pada kinerja kuartal pertama, di mana penerimaan pajak justru seret.

"Sehingga kalau kita lihat itu dari sisi pengelolaan anggaran negara, kuartal pertama kita sangat tergantung pada utang. Karena penerimaan negara dari perpajakan sangat, sangat lemah. Dan ini masih berlangsung pada kuartal kedua." kata Sri. 

Pemerintah, ujar Sri, tetap menggunakan proyeksi shortfall penerimaan perpajakan sebesar Rp 218 triliun hingga akhir tahun ini. Bahkan menurut Sri, penerimaan pajak dari program amnesti pajak belum cukup mendorong secara signifikan pertumbuhan ekonomi. 

Namun ia yakin dalam periode November hingga akhir tahun akan lebih banyak lagi wajib pajak yang ikut amnesti pajak sehingga penerimaan bisa meningkat. 

"Ada dua sinyal yang harus hati-hati kita simak. Pertama, denyut dari ekonomi beberapa sektor memang mengalami pelemahan, itu baik dari konsolidasi kredit, sisi volume, kegiatan, itu konfirm dari pelemahan kredit dan sisi penerimaan yang kami monitor, terutama PPN dan PPh non migas. Jadi kami tidak ingin ekonomi yang melemah ditekan lebih dalam lagi sehingga dia makin lemah," kata Sri.

Ikuti Whatsapp Channel Republika