REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah imbang dalam memilih investor untuk pembangunan infrastruktur proyek kereta api (KA) semi cepat Jakarta-Surabaya. Luhut membantah jika proyek-proyek tersebut didominasi oleh Cina.

Luhut mengatakan selama ini banyak pihak menyebut Indonesia terlalu banyak didikte Cina menyusul proyek KA Cepat Jakarta-Bandung yang dimenangkan negari panda itu.

"Kita jangan dibilang hanya Cina melulu. Toh buktinya kita ada alternatif lain, yaitu Jepang ini. Jadi kita berimbang kok. Selama ini hubungan kita (dengan Jepang) karena kereta cepat Jakarta-Bandung goyang, tapi sekarang baik lagi (dengan tawaran proyek ini)," katanya di Gedung BPPT Jakarta, Selasa (18/10).

Pemerintah Indonesia sebelumnya menawarkan proyek KA cepat Jakarta-Surabaya dengan kecepatan medium sekitar 150-200 km per jam kepada Jepang yang telah menyatakan ketertarikannya.

Jepang ditawari proyek tersebut karena dinilai memiliki teknologi yang mumpuni. Menurut Luhut, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan membuat studi kelayakan proyek strategis tersebut.

"Saya minta Desember (sudah jalan studinya), tapi BPPT bilang mereka sanggup mulai Januari 2017," ujarnya.

Luhut juga mengatakan pemerintah terus berupaya melakukan yang terbaik dalam proyek yang memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat. Hal itu termasuk sisi ekonomi dari biaya investasi. Menurutnya aspek tersebut penting karena nantinya proyek tersebut akan dibiayai pemerintah.

"Kalau Jepang bisa berikan teknologi dan angka yang lebih murah, kita kasih ke dia. Kalau Jepang ga bisa kasih murah, kita kasih ke alternatif lain. Kita belajar dari proyek Jakarta-Bandung. Saya sudah bicara dengan Bu Rini (Menteri BUMN), yang biayai pemerintah. Karena kita enggak mau didikte, kita akan libatkan PT Inka," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika