REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Kompartemen BPRS Asbisindo Cahyo Kartiko mengatakan, pemerintah diharapkan dapat memberikan kebijakan bagi BPRS untuk bisa ikut menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR). Sebab, dengan kesempatan ini BPRS bisa memberikan pembiayaan dengan margin yang murah.

"Apakah nanti skema-nya langsung ke nasabah atau dengan pola channeling melalui perbankan syariah, kami persilakan," ujar Cahyo kepada Republika.co.id, Senin (10/10).

Cahyo menambahkan, usulan ini sudah didiskusikan dengan asosiasi dan juga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun belum ada jalan keluarnya sebab bank umum syariah sampai saat ini belum ada yang menyalurkan KUR. Apabila sudah ada bank umum syariah yang menyalurkan KUR maka akan mudah bagi BPRS untuk ikut.

Menurut Cahyo, BPRS perlu ikut menyalurkan KUR karena memiliki keunggulan yakni dengan dengan masyarakat mikro. Apalagi, tujuan penyaluran KUR adalah untuk pangsa pasar mikro. "Kalau bank umum meskipun punya outlet, namun sebenernya kan mainstreemnya ke corporate, sedangkan BPRS lebih dekat ke pasar mikro sehingga kami yang paling tepat menyalurkan KUR," kata Cahyo.

Sementara itu, Direktur Utama BRI Syariah M Hadi Santoso mengatakan, BRI Syariah sudah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan KUR dengan platform yang diajukan sebesar Rp 500 miliar. Akan tetapi, sampai saat ini BRI Syariah belum bisa bergerak mengucurkan KUR karena masih menunggu surat perizinannya.

"Saya dengar sudah disetujui tapi sampai sekarang suratnya belum. Secara keseluruhan infrastruktur kami sudah siap untuk menyalurkan KUR," kata Hadi.

Menurut Hadi, apabila nantinya BPRS juga mau ikut menyalurkan KUR maka tidak akan ada masalah. Hanya saja sampai saat ini belum ada pembicaraan maupun pembahasan mengenai hal tersebut.

Ikuti Whatsapp Channel Republika