REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menegaskan tidak ada pertentangan antarpemerintah ketika memutuskan impor pangan tertentu. Segala keputusan impor yang digulirkan pemerintah telah melalui rapat koordinasi. Tujuannya memenuhi kebutuhan dalam negeri di momen tertentu, sembari terus mengupayakan pencapaian swasembada agar tak impor di kemudian hari.
"Impor beras kita sangat kecil, pada 2015 hanya 1,5 juta ton, sedangkan konsumsi beras kita 30 juta ton per tahun, jadi impor hanya lima persennya saja," katanya dalam acara Pertemuan Koordinasi, Memberikan Kesamaan Pandang atas Kebijakan Pangan Nasional, Pengadaan Dalam Negeri VS Impor, Selasa (21/6). Dengan kata lain, kata dia, Indonesia nyaris swasembada beras hingga 95 persen.
Impor beras menurutnya tidak akan berkelanjutan di masa yang akan datang. Hal tersebut didorong faktor internal di mana pemerintah sangat serius membenahi infrastruktur pertanian. Di sisi lain, pemerintah juga serius membangun sejumlah waduk sebagai sumber air irigasi. Pembenahan juga dilakukan di teknologi pascapanen, perdagangan, dan industri.
Ia mengatakan negara pengekspor beras terbesar yakni Vietnam diam-diam mengimbau petaninya mengurangi penanaman beras dan mulai beralih menanam hasil pertanian lain.
"Petani didorong menanam komoditas pertanian lain yang nilai tambahnya lebih tinggi," tuturnya. Misalnya komoditas kakao dan kopi. Instruksi tersebut juga didorong berkurangnya pasokan air irigasi yang mengandalkan Sungai Mekong.
"Hulu Sungai Mekong itu ada Cina, Kamboja, negara di hulu membangun bendungan untuk tenaga listrik, sehingga mengurangi arus air ke Vietnam," katanya. Wawasan ASEAN dan global perlu menjadi pertimbangan pemerintah agar dapat mencari alternatif negara pengekspor beras lainnya jika dibutuhkan. Ia menyebut India yang berpotensi menjadi pengekspor beras jika Indonesia membutuhkannya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika