REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Rizal menjelaskan rapat tersebut untuk mencari solusi meningkatkan ekspor ikan legal Indonesia.
"Kalau ilegal kita nggak tolerir," ujarnya usai rapat koordinasi Rencana Pengembangan Pelabuhan Ekspor Ikan di Kantor Kemenko Maritim dan Sumber Daya, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Selasa (3/5).
Setelah dianalisis, Rizal menyebutkan, terdapat permasalahan yang menyebabkan ekspor ikan Indonesia belum maksimal, diantaranya tidak adanya kapal reguler, dan tidak ada kontainer khusus.
"Jadi harus dibawa dulu ke Surabaya, Bali, atau Medan. Jadi kita putuskan, kita akan buka pelabuhan baru supaya ekspor ikan meningkat," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, kebijakan ekspor harus dikaitkan dengan kebijakan impor agar saat kepulangan juga bisa mengangkut barang impor.
"Karena kalau misalnya hanya dikaitkan dengan ekspor, ada barangnya pulangnya kontainernya kosong," ungkapnya.
Selanjutnya, kebijakan tersebut akan dikaji ulang mengingat di setiap lokasi yang akan dibuka harus ada custom office, imigration, dan karantina (CIK). Hal ini dimaksudkan agar tidak ada penyusupan barang yang terindikasi membawa penyakit.
"Kita akan rapat satu lagi bersama Mendag, Mentan, Menkumham, supaya disiapkan CIK. Tujuannya untuk meningkatkan ekspor ikan Indonesia, supaya harga naik, nelayan tertolong. Karena selama ini nelayan mengeluh, karena harganya turun," ujarnya.
Ia menuturkan apabila pelabuhan baru juga dibuka di Indonesia Timur, akan membantu untuk menurunkan harga kebutuhan dasar dan juga barang disana yang masih cukup tinggi.
"Contoh, bagaimana di sekitar Seumlaki harga ayam Rp 150 ribu. Kalau kita buka arus perdagangan ini harga kebutuhan pokok, ayam, daging akan turun," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika