REPUBLIKA.CO.ID, SENTANI -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, Papua menyatakan ekspor ikan dari daerah ini terus mengalami peningkatan setiap tahun hingga mencapai 1.000 ton.
Ekspor ikan pada 2022 sesuai data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura sebesar 450 ton, dengan dukungan alat penangkapan ikan yang diberikan oleh dinas itu pada 2023, maka tangkapan ikannya bertambah dan ekspornya pun mencapai 1.000 ton.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura Rudi A Saragih, di Sentani, Senin (11/3/2024), mengatakan penguatan terhadap kelompok perikanan laut masih terus dilakukan.
“Tahun ini kami akan memberikan kapal penangkapan gross tonnage (GT) masing-masing 2 GT dan 3 GT sebanyak delapan unit, 24 motor tempel, waring kepada kelompok perikanan di wilayah pesisir baik Depapre maupun Demta,” katanya.
Menurut Saragih, jumlah kelompok perikanan laut saat ini yang terdata sebanyak 253, kelompok perikanan budi daya sebanyak 578 serta kelompok pengelola dan pemasar 34.
“Data-data kelompok ini begitu penting karena berkaitan dengan dukungan bantuan yang akan diberikan secara rutin setiap tahun, khusus kepada kelompok yang berhasil meningkatkan hasilnya,” ujarnya.
Dia menjelaskan dukungan yang diberikan itu sudah masuk dalam program kerja dalam rangka mendukung pemerintah pusat mencukupi kebutuhan ekspor ikan Indonesia.
“Apa yang kami lakukan ini membantu pemerintah pusat atas kebutuhan ekspor ikan ke luar negeri, karena ikan yang kami kirim sebelum ke luar negeri singgah atau ditampung di Banyuwangi (Jawa Timur),” katanya pula.
Dia menambahkan beberapa tahun ini tangkapan ikan cakalang, tuna, dan ekor kuning cukup tinggi yang dilakukan kelompok perikanan laut dengan dukungan peralatan penangkapan yang pihaknya berikan.
“Kami berharap dengan dukungan yang diberikan nelayan-nelayan tradisional yang merupakan orang asli Papua (OAP) bisa hidup sejahtera dengan hasil melaut,” ujarnya.
Daftar Pengelolaan Anggaran (DPA) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jayapura tahun ini Rp 13 miliar, Rp 10 miliar untuk dukungan langsung ke masyarakat, sisanya Rp 3 miliar untuk operasional dan gaji pegawai serta dana otonomi khusus yang dikelola tahun ini sebesar Rp 3 miliar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
