REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Musyawarah Nasional II Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang Jasa dan Distributor Indonesia (ARDIN) memilih Bambang Soesatyo kembali menjadi ketua umum untuk pada periode 2016-2021 di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat (29/4) lalu. Selain mendaulat Bambang kembali menjadi ketua umum, acara yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 dewan pengurus daerah dari seluruh provinsi di Indonesia itu, mengeluarkan sejumlah keputusan Munas.
Pertama, mendukung sepenuhnya rencana pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan UU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak untuk kepentingan rakyat. Kedua, berharap agar dana yang bakal masuk dari pengampunan pajak, selain untuk infrastruktur, juga harus diarahkan pada sektor UMKM.
Ketiga, mendesak pemerintah melalui Kadin Indonesia, untuk segera menata kembali sistem sertifikasi badan usaha (SBU). Keempat, mendesak otoritas keuangan dan perbankan, menurunkan suku bunga pinjaman yang dirasakan sangat berat dan tidak kompetitif.
Yang terakhir, mendukung pemerintah memangkas mata rantai birokrasi dan berbagai pungutan dalam perijinan. Serta, menegakan kepastian hukum dan penurunan berbagai tarif pajak yang selama ini dirasakan memberatkan dunia usaha nasional.
Munas II Ardin Indonesia, dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin (Akom). Hadir pula sejumlah pejabat negara, seperti Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Perindustrian Saleh Husin, serta Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani.
Sementara itu, dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta ARDIN Indonesia, mampu menjadikan momentum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sebagai peluang untuk berkompetisi dengan negara lain. Sebab, ia menjelaskan, saat ini pemerintah terus melakukan deregulasi dan perombakan kebijakan ekonomi. Menurutnya, pengusaha punya peran untuk tumbuh dan bersaing.
"Saya kira, era MEA ini bukan tantangan, tapi era kompetisi. Peluang untuk ARDIN untuk bersinergi. Jalin juga mitra dengan pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan di daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," tutur Tjahjo.