REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meyakini bahwa perubahan skema pengembangan fasiltas LNG di Blok Masela tidak akan menggangu iklim investasi. Ketakutan akan gangguan iklim investasi ini muncul karena proyek besar yang menelan biaya triliunan rupiah itu harus mengubah rencana pengembangan (POD) setelah sejak 2009 lalu POD tahap pertama disepakati.

Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro menjelaskan, yang terpenting saat ini adalah posisi pemerintah yang berada dalam satu suara. Artinya, pembangunan Blok Masela nantinya akan lebih fokus dan terencana. Elan mengakui, awalnya pihak investor yakni Inpex Corporation sempat terkejut dengan keputusan pemerintah untuk mengubah skema pembangunan fasilitas LNG dari sebelumnya dibangun di laut menjadi di darat. Meski begitu, ia menegaskan bahwa baik investor dan pemerintah tetap berkomitmen untuk merampungkan proyek besar yang diharapkan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Maluku.

"Saya kira nggak lah. Mudah-mudahan nggak (menggangu iklim investasi). Ini kan satu sikap yang tegas dari pemerintah kita. Akhir putuskan ini. Nanti urutannya, POD (rencana pengembangan) akan dikembalikan ke SKK dan SKK kembalikan ke mereka. Untuk selanjutnya mereka lakukan kajian ulang. Kalau kajian ulang kan mereka akan butuh waktu ya," kata Elan, Jumat (25/3).

Revisi kedua POD tahap I ini dijadwalkan akan bisa dilakukan dalam waktu cepat. Mengingat produksi sendiri ditargetkan bisa berjalan pada 2024. Terlebih, kontrak bagi hasil akan habis pada 2028.

Baca juga: Perubahan Skema Pengembangan Masela tak Otomatis Kurangi Pegawai

Ikuti Whatsapp Channel Republika