REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Pemerintah menyiapkan peningkatan kapasitas cadangan penyangga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 45 juta barel minyak untuk setidaknya 30 hari. Cadangan sebesar ini dinilai harus dimiliki Indonesia menghadapi pertumbuhan konsumsi BBM sebesar 8 persen (rata-rata) per tahun.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, sebetulnya ada dua bentuk cadangan yang sedang disiapkan yakni cadangan penyangga dan cadangan strategis. Namun, ia menilai cadangan penyangga menjadi prioritas karena sumber BBM bisa dari pihak mana saja.

"Banyaknya 45 juta barel. Sebagian dalam bentuk BBM, sebagian lagi dalam bentuk crude. Kita sudah identifikasi, dari tangki crude KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) itu ada 1,5 juta barel siap digunakan," kata Wiratmaja, Selasa (22/3).

Wiratmaja mengatakan, hasil kajian sementara menunjukkan bahwa kilang-kilang yang dimiliki KKKS memiliki lokasi yang relatif jauh. Untuk tahun ini saja, baru 10,6 juta barel yang bisa digunakan. Ia mengatakan, pemerintah sedang menyiapkan skema pendanaan untuk membeli setidaknya 10,6 juta barel minyak. Setidaknya dibutuhkan Rp 7 triliun untuk bisa mendapatkan 10,6 juta barel minyak. Rencananya sumber dana akan dimasukkan ke dalam APBN atau pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

"Sekarang skema pendanaannya yang sedang dibahas sekarang. Dengan harga murah begini bagaimana kita mendapatkan dana," kata Wiratmaja.  

Ia menambahkan, keseluruhan minyak dan BBM nantinya akan disimpan di dalam negeri. Salah satu tangki yang diproyeksikan akan dipakai adalah tangki di Karimun, Kepulauan Riau.

"Kalau crude itu kan disimpan di KKKS ya ada di Sumatera, ada di Jawa, Kalimantan. Kalau BBM di Karimun, Jawa, Kalimantan," kata Wiratmaja.

"Beberapa swasta juga tertarik, tapi tidak untuk membeli BBM. Swasta itu membangun tangki-tangkinya. Tapi BBM sama crudenya kita diskusi dengan beberapa negara yang suplier. Mereka naruhnya di sini. Kalau kita beli baru kita bayar. Itu juga sedang diskusikan," kata Wiratmaja.

Ikuti Whatsapp Channel Republika