REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- ‎Pemerintah tengah berusaha agar dana kredit usaha rakyat (KUR) bisa tersalurkan maksimal. Meski demikian, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Anton Gunawan mengatakan, pemerintah harus lebih bijak bekerja sama dengan perbankan dalam penyaluran KUR. Pemberian modal ini wajib diberikan kepada pengusaha yang memang lower income, tak hanya pengusaha secara umum.

"Ini harus di dorong untuk pengusaha yang memang penghasilannya masih rendah. Harus difokuskan," papar Anton‎ dalam diskusi ekonomi 'Konsultasi International Monetary Fund (IMF) Pasal IV 2015 dengan Indonesia', Senin (21/3).

Pemfokusan ini bertujuan agar pengusaha umum yang biasanya melakukan peminjaman dana ke perbankan dalam menjalankan usaha tidak berpindah ke KUR. Karena peralihan ini ditakutkan akan membuat penyaluran kredit bank juga menjadi lebih sedikit.

"KUR ini sebenarnya bagus, cuman bahaya di situ. Jadi harus dicari jalan terbaik untuk memfokuskan penyalurannya," ungkapnya.

Anton pun tidak menyebut bahwa program KUR yang diusung pemerintah ini jelek. Bahkan dia berharap dengan adanya KUR ini bisa mendorong penurunan suku bunga.

‎Pemerintah sepakat untuk menambah jumlah Bank Pemerintah Daerah (BPD) penyalur KUR seperti BPD di Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, Yogyakarta, Sulawesi Selatan dan Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Sementara jumlah bank swasta juga bertambah dengan masuknya Bank Central Asia (BCA), Bank Artha Graha, BTPN, dan Bank Bukopin. Bukan hanya penyalur, dana KUR pun ditambah dari Rp 100 triliun menjadi Rp 103,4 triliun untuk 2016.

Selain menambah jumlah bank penyalur, pemerintah juga memasukan empat perusahaan pembiayaan yaitu, BCA Finance, Adira Dinamika Finance, Mega Central Finance, dan Federal Internatonal Finance. Perusahaan pembiayaan ini juga diharapkan bisa mendorong realisasi penyerapan dana KUR. Keempat perusahaan pembiayaan itu akan mendapatkan alokasi dana KUR masing-masing Rp 1,5 triliun untuk tahap awa‎l.

Ikuti Whatsapp Channel Republika