REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Proses uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap Wamenkeu Thomas Aquinas Muliatna Djiwandono sebelum diumumkan terpilih sebagai deputi gubernur Bank Indonesia (BI) diwarnai sejumlah tawa para anggota dewan. Salah satunya, kelakar dilontarkan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri. Hanif menyebut, model presentasi Thomas yang 'sekelas' gubernur BI.
"Saya mengapresiasi presentasi Pak Thomas yang luar biasa, saya sebut luar biasa karena ini presentasinya hampir mencakup seluruh isu krusial yang menjadi tanggung jawabnya selama ini, mulai dari soal kebijakan moneter, sistem pembayaran, hingga makroprudensial," ujar Hanif saat sesi penyampaian pandangan fraksi-fraksi Komisi XI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (26/1/2026).
"Jadi kalau dari kompletnya materi, ini bukan deputi gubernur, tapi bisa gubernur kalau model begini presentasinya," kata politikus PKB tersebut melanjutkan. Di BI, terdapat tiga posisi strategis, yakni gubernur BI, deputi gubernur senior BI, dan deputi gubernur BI. Ketiganya merupakan bagian dewan gubernur BI.
Menurut Hanif, isi materi presentasi Thomas sangat lengkap mencakup berbagai isu utama dalam otoritas moneter. Tak ayal, sambung dia, kelengkapan materi yang disampaikan Thomas pada saat itu selayaknya materi 'daging' seorang gubernur BI.
Proses fit and proper test calon deputi Gubernur BI diadakan, usai Juda Agung mengundurkan diri dari posisi tersebut pada 13 Januari 2026. Setelah pengunduran diri Juda, Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur BI Perry Warjiyo merekomendasikan tiga nama kandidat, yakni Solikin M. Juhro, Dicky Kartikoyono, dan Thomas Djiwandono.
Jabatan Solikin sebelum pencalonan adalah kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI dan Dicky Kartikoyono menjabat kepala Departemen Sistem Pembayaran BI. Sementara itu, Thomas Djiwandono, yang merupakan keponakan Presiden Prabowo, menduduki wamenkeu.
Usai proses tersebut berjalan, Komisi XI DPR RI memutuskan memilih Thomas untuk menduduki posisi sebagai deputi gubernur BI. Meski keputusan itu cukup disangsikan oleh publik, namun Komisi XI DPR RI memastikan, independensi BI akan tetap terjaga ke depannya.
Dalam paparan visi dan misinya saat fit and proper test, Thomas menggagas ide dengan sebutan ‘GERAK’. Adapun GERAK merupakan akronim dari governance, efektivitas kebijakan, resiliensi sistem keuangan, akselerasi sinergi fiskal, moneter, dan sektor keuangan, serta keberlajutan transformasi keuangan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika