REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah melalui Ditjen Bina Marga (BM) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan dana pembebasan lahan pada 2016 sebesar Rp1,4 triliun.
"Untuk aneka proyek dan konstruksi pembangunan jalan tahun depan, kita perlu lahan dan untuk itu kami alokasikan Rp1,4 triliun," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Marga Kementerian PUPR, Hediyanto W. Husaini menjawab pers di Jakarta, Selasa.
Ia menjelaskan meski begitu jumlah tersebut tidak akan mencukupi untuk mengganti biaya kebutuhan riil di lapangan.
Untuk itu, pihaknya akan mempergunakan dana sisa-sisa lelang untuk keperluan pembebasan tanah.Dia juga menekankan bahwa lancar tidaknya konstruksi jalan juga dipengaruhi pengadaan tanah.
Saat ini, menurut dia, pemerintah semakin baik dalam upaya pembebasan lahan. Masyarakat pun sudah bisa melihat dan merasakan kesungguhan dari upaya pemerintah untuk pembebasan lahan untuk pembangunan jalan.
"Tahun lalu, kita punya Rp800 miliar?untuk tanah saja sulit menghabiskannya, tahun ini kita sediakan Rp5,1 triliun dapat kita pergunakan sangat cepat. Kita semakin terbiasa dengan proses tanah sehingga semakin cepat," katanya.
Masyarakat, kata Hediyanto, juga bisa menikmati hasil ganti rugi yang sesuai. Kuncinya adalah kita bisa menepati janji ganti rugi ke masyarakat, sekali kita kecewakan mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan mereka, tutur Hediyanto.
Hediyanto juga menyampaikan di 2016, pihaknya akan terus melanjutkan program-program strategis seperti pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Selain itu, penanganan jalan lintas selatan Jawa, pembangunan jembatan-jembatan bentang panjang dan pembangunan jalan tol Trans Sumatera dan tol Trans Jawa.
Untuk jalan perbatasan kita akan buat lebih baik dari jalan Malaysia."Ini sedang kita lakukan, mudah-mudahan hasilnya sudah terlihat dalam dua tahun," ungkapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
