REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi meninjau progres pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, khususnya di Kalimantan Timur. Pelaksanaan Inpres jalan daerah (IJD) diprioritaskan untuk jalan-jalan yang berada di sektor produksi sehingga mempermudah jalur distribusi dan memberikan dampak ekonomi.
Sementara untuk jalan daerah di Sepaku, Kalimantan Timur nantinya juga akan menjadi jalan pendukung di kawasan IKN Nusantara, terutama menuju destinasi wisata Goa Batu Tapak Raja. Utamanya jalan tersebut dipakai untuk pengangkutan sawit dan selain itu juga menjadi sambungan ke tempat wisata Goa Batu-Tapak Raja.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimujono mengatakan penanganan jalan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja mulai dilakukan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR sejak Juli 2023. Jalan tersebut terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku yang juga menjadi akses menuju Kawasan IKN.
“Targetnya akhir tahun 2023 ini sudah selesai,” kata Basuki dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (23/9/2023).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menjelaskan, penanganan akses wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 9,7 kilometer dikerjakan dalam dua paket pekerjaan yakni Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 kilometer dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp 34 miliar. Lalu akses wisata Goa Batu-Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 kilometer dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp 33,2 miliar.
Selain itu di kawasan penyangga IKN Provinsi Kalimantan Timur juga dikerjakan ruas jalan Riko-Maridan sepanjang 6,5 kilometer dengan nilai kontrak Rp 43 miliar. Di Kalimantan Timur, secara keseluruhan terdapat 14 paket fisik dengan progres sekitar 10 persen karena ini masih tahap awal. Kalau secara nasional progres fisiknya sudah mencapai 19 persen,” jelas Hedy.
Menurut Hedy, Kementerian PUPR memang menyasar jalan daerah yang memiliki potensi ekonomi kerakyatan, seperti sektor produksi UMKM, pertanian, peternakan, dan perkebunan. Lalu jalan daerah yang selama ini terhambat konektivitasnya ke jalan arteri nasional maupun jalan tol.
“Nanti setelah selesai, asetnya akan diserahterimakan ke pemerintah daerah. Kita harapkan nanti bisa menjadi stimulus bagi Pemerintah Daerah supaya bisa membangun jaringan jalan daerahnya masing-masing,” ungkap Hedy.
Presiden Jokowi anggaran total pelaksanaan IJD di seluruh Indonesia sebesar Rp 14,6 triliun. Anggaran tersebut untuk memperbaiki kondisi jalan sepanjang 2.800 kilometer yang terdiri dari jalan provinsi sepanjang 400 meter dan sisanya jalan kabupaten atau kota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
