REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengupayakan realisasi penerimaan pajak pada akhir tahun 2015 bisa mencapai kisaran Rp1.100 triliun.
"Sampai akhir tahun kira-kira target kita sekitar Rp1.100 triliun atau (sekitar) 85 persen," kata Bambang Brodjonegoro, Senin (28/12).
Menkeu optimistis angka perkiraan tersebut akan tercapai, apalagi realisasi penerimaan pajak pada 25 Desember sudah melampaui angka Rp1.000 triliun. Angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah penerimaan pajak di Indonesia.
"Yang pasti (realisasi) itu sudah melampaui tahun lalu, ini rekor," ujarnya.
Menkeu menjelaskan tingginya penerimaan pajak pada akhir tahun lebih dominan disumbangkan oleh pendapatan dari pajak penghasilan (PPh) yang diperoleh melalui pendekatan kepada para Wajib Pajak.
"Ini semua gabungan dari PPh dan PPN. Tapi PPh yang paling banyak," ungkapnya.
Hingga saat ini, realisasi penerimaan pajak di Indonesia belum pernah mencapai diatas Rp1.000 triliun, bahkan penerimaan pajak sepanjang tahun 2014 hanya tercatat mencapai Rp982 triliun.
Menkeu mengharapkan realisasi penerimaan pajak bisa bertambah melalui revaluasi aset perusahaan BUMN, perbankan dan perusahaan properti, pendekatan terhadap 50 wajib pajak (WP) besar, pajak dari sektor migas, serta reinventing policy.
Untuk itu, ia menambahkan, bank-bank BUMN telah diinstruksikan untuk tetap membuka layanan pembayaran pajak hingga 31 Desember 2015 pukul 21.00 WIB.
Menurut proyeksi sementara, penerimaan pajak pada akhir tahun secara maksimal hanya bisa mencapai Rp1.057,9 triliun atau kisaran 85 persen dari target dalam APBN-P sebesar Rp1.249 triliun, dengan potensi kekurangan pajak sekitar Rp186,7 triliun.