REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjamin tidak ada pemangkasan untuk belanja infrastruktur meskipun pendapatan negara khususnya dari penerimaan pajak masih minim. Anggaran untuk pembangunan infrastruktur dipastikan tersedia.
Direktur Penyusunan APBN Kementerian Keuangan Kunta Wibawa mengatakan, pemerintah tidak ingin melakukan pemangkasan belanja produktif. Makanya, Kemenkeu sudah merelakan terjadinya pelebaran defisit anggaran dari 1,9 persen menjadi maksimal di kisaran 2,5 persen.
Untuk membiayai belanja infrastruktur di tengah seretnya penerimaan pajak, pemerintah memilih menambah utang karena melebarnya defisit. "Tidak ada pemangkasan anggaran proyek, karena itu kami sudah melebarkan defuisit. Pembiayaannya dari multilateral dan bilateral," ujar dia.
Meski tidak memangkas belanja infrastruktur, Kemenkeu menginstruksikan kepada kementerian/lembaga untuk tidak menggunakan sisa anggaran apabila pengeluaran dari sebuah proyek lebih rendah dari yang dialokasikan. Misalnya, apabila ada proyek infrastruktur yang sedianya membutuhkan dana Rp 10 triliun, tapi mendapatkan lelang dengan harga Rp 9,5 triliun, maka sisanya tidak boleh digunakan untuk belanja yang lain.
"Sisa Rp 500 miliar tidak boleh digunakan lagi. Itu salah satu bentuk efisiensinya," ujar dia.
Selain itu, bentuk efisiensi anggaran lainnya adalah dengan menghemat anggaran perjalanan dinas atau konsinyering. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro disebut sudah mengirim surat imbauan kepada kementeran/lembaga untuk melakukan penghematan tersebut.
Hingga akhir Oktober 2015, realisasi belanja APBN Perubahan 2015 tercatat Rp 1.408 triliun atau 71 persen dari target Rp 1.984,1 triliun. Sementara pendapatan negara baru mencapai 63 persen atau Rp 1.109 triliun dari target Rp 1.761,6 triliun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
