REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) mencatat secara akumulatif terdapat 81 Proyek Strategis Nasional (PSN) telah selesai dan beroperasi dengan nilai investasi mencapai Rp 390 triliun. Tercatat, pada 2016 sebanyak 20 PSN dengan nilai investasi Rp 33,3 trilun dan pada 2017 sebanyak 10 PSN dengan nilai investasi Rp 61,4 triliun.
Kemudian, pada 2018 sebanyak 32 PSN dengan nilai investasi Rp 207,4 trilun dan September 2019 sebanyak 19 proyek dengan nilai investasi Rp 7,7 triliun.
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah berupaya mendorong percepatan pembangunan sejumlah PSN yang terdiri dari 223 proyek sesuai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan tiga program dengan nilai investasi senilai Rp 4.183 triliun.
“Dari 223 PSN, pemerintah juga menetapkan 37 proyek prioritas dengan total nilai investasi di atas Rp 2.500 triliun dan implementasinya dipantau secara rutin oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP),” ujarnya saat acara Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024 di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (2/9).
Menurutnya percepatan infrastruktur memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk swasta dalam sisi pembiayaan. Pemerintah pun berinisiatif berbagai kebijakan-kebijakan umum maupun khusus baik dari aspek fiskal, institusi dan regulasi.
Aspek fiskal, pemerintah telah mengembangkan berbagai dukungan fiskal dan penjaminan agar dapat meningkatkan ketertarikan investor pada proyek yang kurang layak finansial, meliputi Viability Gap Fund (VGF), Availability Payment dan insetif pajak.
“Tax holiday yang dirumuskan belum lama juga merupakan merupakan urgent yang diberikan ke infrastruktur,” ucapnya.
Kemudian, pemerintah juga melakukan transformasi institusi dengan membentuk dan memperkuat peran berbagai lembaga untuk percepatan infrastruktur, seperti Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), PT Sarana Multi Infrastruktur, PT Indonesia Infrastructure Finance, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia dan KPPIP.
“Kami juga telah menyiapkan program infrastruktur non fisik untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk penyediaan infrastruktur melalui pengembangan program vokasi dan sertifikasi,” jelasnya.
Hingga September 2019, pemerintah juga telah menyelesaikan 27 proyek, satu program kelistrikan dan satu program pemerataan ekonomi yang sedang tahap konstruksi dan mulai beroperasi sebagian.
Sedangkan 22 proyek dalam tahap konstruksi dan akan beroperasi pada tahun ini, dan sebanyak 80 proyek sedang konstruksi dan akan beroperasi setelah 2019. Sebanyak 129 proyek dan dua program di atas, memiliki nilai investasi sebesar Rp 2.860 triliun.
Sementara Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menambahkan saat ini sejumlah 80,3 persen Proyek Strategis Nasional (PSN) telah masuk dalam tahap konstruksi, sehingga diharapkan proyek tersebut dapat selesai tepat waktu.
“Progress sampai saat ini kami summary kan, diharapkan selesai dalam waktu secapatnya dan ini menjadi tugas kami dari KPPIP dan butuh dukungan dari KL terkait,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
