REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, program kerja dan langkah pengembangan pasar modal dapat memprioritaskan program pembangunan pemerintah. Baik itu untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) hingga membangun infrastruktur yang merata di berbagai daerah.
Sri menjelaskan, prioritas pemerintah adalah menciptakan Indonesia maju. Fokus terhadap pembangunan SDM tidak hanya dilakukan dari kucuran dana yang besar, juga melalui kebijakan dan eksperimen berbagai program seperti kartu pra kerja dan insentif di bidang vokasi.
"Saya harap, pasar modal ikut peran serta," ujarnya dalam dalam Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2019 di Gedung BEI, Jakarta, Senin (30/12).
Selain itu, Sri menambahkan, program prioritas pemerintah kedua adalah pembangunan infrastruktur. Indonesia dapat maju apabila infrastruktur yang dibangun dapat menciptakan konektivitas di seluruh pelosok Indonesia.
Tapi, tujuan ini belum tercapai, sehingga dibutuhkan dorongan lebih kuat dari para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, Sri menuturkan, pasar modal diharapkan dapat membantu dari segi pembiayaan dan pendanaan pembangunan infrastruktur yang masif ini.
"Termasuk melalui instrumen-instrumennya," tuturnya.
Keterlibatan pasar modal juga diharapkan Sri pada transformasi ekonomi dan penyederhanaan birokrasi yang turut menjadi prioritas pemerintah. Prioritas ini dilakukan dengan memperbaiki institusi publik, kebijakan dan regulasi agar ekonomi bisa tumbuh secara maksimal serta mampu menciptakan pemerataan kesejahteraan.
Terakhir, Sri mengatakan, pemerintah ingin terus memperbaiki regulasi menjadi lebih mudah, cepat dan serba pasti. Ia berharap, komunitas pasar modal dapat ikut mendukungnya.
"Baik dalam program kerja ataupun membuat inovasi regulasi di pasar modal dan instrumennya," kata mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.
Sebagai pengelola kebijakan fiskal, Kementerian Keuangan juga tengah mendesain kebijakan yang akan menguntungkan pelaku pasar modal. Program yang terbaru adalah omnibus law perpajakan.
Dalam regulasi tersebut, Sri mengatakan, pemerintah memberikan tambahan insentif penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) badan untuk perusahaan yang baru terdaftar di bursa. Mereka akan diberikan tarif tiga persen lebih rendah dari tarif normal dan ini akan berlaku selama lima tahun.
Insentif ini diharapkan Sri dapat meningkatkan iklim investasi di Indonesia, sehingga memunculkan lebih banyak perusahaan yang semakin besar dan layak untuk masuk ke pasar modal. "Dengan begitu, mereka dapat menciptakan tambahan alternatif bagi para investor untuk berinvestasi di pasar modal," ucapnya.
Secara umum, Sri berharap, pasar modal dapat berkontribusi lebih atraktif dalam menarik investor dan juga melakukan inovasi layanan maupun produk. Selain itu, mengundang lebih banyak calon emiten yang melantai di BEI dengan menciptakan reputasi pasar modal yang baik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika