REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkirakan Proyek Nasional Strategis (PSN) yang bisa diselesaikan akhir tahun ini berjumlah 103 proyek dari total 223 PSN yang tercantum dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Ini artinya hanya 46 persen PSN yang mampu direalisasikan sepanjang pemerintah periode pertama Joko Widodo.
Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan PSN sudah dimulai sejak 2016 lalu. Saat ini sebanyak 81 PSN telah diselesaikan pemerintah dengan nilai investasi Rp 390 triliun.
“Kami mencatat kemungkinan besar akhir 2019 akan mencapai 103 proyek yang akan selesai dan hingga 2020 sekitar 143 dari 223 yang dapat kami selesaikan,” ujarnya saat acara Seminar Nasional Infrastruktur Menuju Indonesia Maju 2024 di Hotel Ayana, Jakarta, Rabu (2/9).
Menurutnya sebanyak 223 proyek tersebut mencakup sektor kelistrikan seperti program 35ribu megawatt. Saat ini yang telah selesai dan masuk jaringan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sebanyak 3.752 megawatt.
“Program 35 ribu megawatt yang sudah selsai dan masuk jaringan PLN 3.752 megawatt dan sudah tahap konstruksi besar sebanyak 22.738,6 megawatt. Tentunya kami harap dengan selesainya proyek listrik ini, sehingga bisa memberikan modal kami untuk kembangkan kawasan industri, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan kegiatan ekonomi lainnya,” jelasnya.
Kemudian proyek lainnya lanjut Wahyu seperti program industri pesawat terbang dengan nilai investasi Rp 621 triliun. Saat ini proyek tersebut telah masuk tahap konstruksi.
“Masih akan sisakan proyek yang masih dalam tahap persiapan sebanyak 39 proyek dan satu program industri pesawat,” ucapnya.
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan krisis keuangan pada 1998 telah membuat sistem infrastruktur Indonesia ketinggalan dengan negara-negara lain di Asia. Sejak itu, pemerintah membutuhkan waktu yang lama untuk menyelamatkan Indonesia dari jurang krisis.
"Krisis tersebut benar-benar berpengaruh terhadap ekonomi kita antara lain dampaknya kita kurang kemampuan untuk membangun infrastruktur," ucapnya.
Menurut Darmin jika dilihat dunia posisi Indonesia sudah sangat tertinggal, sehingga saat ini pemerintah Jokowi mengambil posisi menempatkan prioritas infrastruktur merupakan sebagian besar dari resourse dan energi untuk pembangunan infrastruktur.
“Contoh harga BBM dinaikan pada 2014 menggunakan dana yang diperoleh kenaikan itu terutama untuk infrastruktur, bantuan sosial dan pendidikan. Karena setelah krisis 98 kita kesulitan membiayai infrastruktur mahal dan lama," ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
