Selasa 27 Oct 2015 19:00 WIB

Indef Kritik Kinerja Rini tak Sesuai Visi Jokowi

Rep: Muhammad Nursyamsyi/ Red: Nur Aini
Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati
Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute National Development and Financial (Indef) Enny Sri Hartati mengaku, belum melihat kontribusi yang signifikan dari setahun kinerja Rini Soemarno dalam menakhodai Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Padahal, kata dia, publik berharap Rini mampu melakukan reformasi di tubuh BUMN sebagai agen pembangunan.

"Perannya belum terlihat, terutama peran BUMN-BUMN dalam mendukung prioritas pemerintah," katanya kepada Republika.co.id, Selasa (27/10).

Menurut perempuan yang pernah menjabat sebagai Staf Ahli Komisi X DPR RI pada 2007-2010 ini, belum ada kemajuan yang cukup berarti dalam satu tahun Menteri BUMN. Ia menilai tidak ada satu gebrakan atau terobosan dari strategi Rini yang signifikan untuk pengaruhi kinerja BUMN.

Ia juga menyoroti visi Menteri BUMN yang dinilai tidak sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang ingin meningkatkan produktivitas dari sektor konsumtif ke produktif. Sedangkan, yang dilakukan Menteri BUMN, seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Enny menilai, hal tersebut justru mendorong BUMN menuju sektor konsumtif.

"Mestinya Menteri BUMN fokus pada prioritasnya presiden bagaimana BUMN didorong untuk terjun ke sektor produktif. Dari situ saja visinya sudah ngawur dan tidak sejalan dengan prioritas pemerintah," lanjutnya.

Mengenai kinerja para perusahaan pelat merah, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1996-2011 itu mengaku kurang faham, lantaran tidak pernah ada laporan progresnya. Menurutnya, BUMN-BUMN yang mendapatkan penyertaan modal negara (PMN) bisa dijadikan sampel untuk tolak ukur kinerja perusahaan BUMN.

"Harapan kita, BUMN yang dapatkan PMN, kinerja dan kontribusi ekonominya meningkat. Ini enggak terasa," ujarnya.

Padahal, perusahaan BUMN yang mendapatkan PMN secara kinerja semestinya mengalami peningkatan. Namun, ia mengaku kesulitan mengetahuinya lantaran kurang terbukanya para perusahaan BUMN dalam melaporkan kinerjanya.

"Mestinya ini menjadi pertanggungjawaban terutama sekali BUMN yang dapatkan PMN kemarin, apa peningkatan kontribusi BUMN tersebut terhadap perekekonomian," ungkap Enny.

Selain itu, ia meminta BUMN kembali kepada tujuan awalnya dalam menangani sektor-sektor strategis. Ia juga meminta kepada Menteri BUMN untuk menertibkan anak-anak perusahaan BUMN. "Anak perusahaan harus sesuai  bisnis induknya, enggak lucu seperti Krakatau Steel mestinya bergerak di industri logam, tapi anaknya melebar jauh tidak jelas kemana-mana," Enny menambahkan.

Ia menilai, banyak perusahaan BUMN yang bisnis utamanya justru berada di anak-anak perusahaannya.

"Yang paling utama BUMN adalah kontribusi ekonomi. Ini yang harus ditertibkan, anak-anak perusahaan BUMN kan liar sekarang, tidak ada aturan," katanya menegaskan.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement