REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Presiden Joko Widodo masih harus melakukan pembenahan posisi kementerian strategis di bidang ekonomi. Untuk itu sebaiknya reshuffle kabinet kembali perlu dilakukan..
Ketua DPP Partai Hanura, Amir Faisal Nek Muhammad, mengatakan penempatan Darmin Nasution di posisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian belum cukup untuk mempercepat roda ekonomi bangsa. Ia pun menyoroti kinerja Menteri BUMN Rini Soemarno.
“Jelas-jelas belum melakukan satu kinerja positif, malah cenderung lebih bagus menteri sebelumnya,” katanya kepada Republika.co.id di Jakarta, Rabu (21/10).
Amir berharap jangan sampai BUMN menggunakan uang rakyat sebagai modal usaha mereka dan kemudian melakukan bisnis ke rakyatnya juga. “Ini yg sampai hari ini masih keliatan di sana,” kata dia.
Seharusnya BUMN menjadi roda pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari usahanya untuk kemakmuran rakyat. Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong pun dinilai belum melakukan satu terobosan positif sesuai Nawacita.
“Mudah-mudahan Pak Presiden bisa melihat ini seandainya terjadi reshuffle jilid II,” ujar politikus asal Aceh tersebut.
Persoalan yang banyak terjadi adalah para menteri di Kabainet Kerja kurang mampu menerjemahkan visi Nawacita sehingga banyak yang belum berjalan maskimal. Namun Amir melihat ada indikator maju dari kabinet, misalnya adanya perubahan sistem birokrasi yang memang mestinya patut dibenahi sejak awal.
Kadang-kadang, kata Amir, bukan pemerintah yang tidak bisa berjalan, tetapi birokrasinya lah yang terlalu panjang. “Saya lihat ini sudah ada terobosan. Ini langkah positif,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika