REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo–Jusuf Kalla di bidang ekonomi dinilai anggota Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun, telah berjalan dengan baik. Menurut dia, arah kebijakan fiskal 2016 bertujuan memperkuat fundamental pembangunan nasional dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
''Kebijakan fiskal diarahkan untuk penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Kebijakan fiskal akan lebih parah kalau tidak dipimpin oleh Presiden Jokowi,'' kata Misbakhun dalam keterangan tertulis yang diterima Repubika.co.id di Jakarta, Selasa (20/10).
Misbakhun mengatakan, kebijakan fiskal yang dibangun Jokowi dilakukan melalui tiga strategi, yaitu memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal, dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal.
''Dalam upaya memperkuat stimulus fiskal, Pemerintah menempuhnya melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal dan peningkatan belanja produktif,'' ujar dia.
Menurut politisi Golkar ini, stimulus tersebut dapat dilihat dari bagaimana insentif perpajakan dan belanja infrastruktur untuk memperkuat daya saing juga diperlukan bantalan fiskal untuk memperkuat ketahanan fiskal. Lalu memperkuat bantalan fiskal, sambung dia, harus dilakukan dengan meningkatkan fleksibilitas untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja subsidi melebar.
''Tentunya dibutuhkan penggalian potensi dari sektor unggulan untuk mencapai target penerimaan perpajakan, ekstensifikasi, intensifikasi, penegakan hukum dan penyempurnaan perundangan untuk mencapai target penerimaan. Disamping itu, untuk memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, dibangun kebijakan ekonomi untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi investor,'' ujarnya.
Menurutnya, pemerintahan Jokowi telah mengambil kebijakan yang berani di tengah impitan dinamika politik Indonesia yang gegap gempita, pelambatan ekonomi global yang berimplikasi pada ekonomi nasional. Hasilnya, kata dia, akan bisa dilihat pada tahun ke-2 dan 3 Pemerintahan Jokowi. ''Kalau Presiden Jokowi tidak mengambil kebijakan berani ini, tidak dapat dibayangkan bagaimana perekonomian kita akan lebih parah,'' katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
