REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan puluhan ribu temuan bermasalah dalam pemeriksaan laporan keuangan semester I 2015 untuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK menemukan sebanyak 10.154 temuan yang memuat 15.434 permasalahan,” jelas Ketua BPK Harry Azhar Aziz saat menyampaikan sambutan dalam agenda penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2015 dari BPK kepada DPR di sidang paripurna ke-6 di Gedung Nusantara II Jakarta, Senin (5/10) 

Permasalahan tersebut meliputi 7.890 atau 51,12 persen merupakan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 33,46 triliun, dan 7.544 atau 48,88 persen permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). 

Untuk diketahui, IHPS I 2015 memuat ringkasan dari 666 objek pemeriksaan yang terdiri dari 117 objek pada pemerintah pusat atau 17,57 persen; 518 objek pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau 77,78 persen; serta 31 objek BUMN dan badan lainnya 4,65 persen. Sedang berdasarkan jenis pemeriksaan, terdiri atas 607 objek pemeriksaan keuangan 91,14 persen, 5 pemeriksaan kinerja 0,75 persen dan 54 pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau 8,11 persen. 

“Dengan demikian, pada semester I 2015 pemeriksaan BPK lebih banyak dilakukan untuk pemeriksaan laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika