REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah terus mengupayakan agar perputaran roda perekonomian nasional lebih cepat. Salah satu caranya yakni merealisasikan sejumlah proyek infrastruktur dan menarik investasi. Realisasi terbaru ditunjukkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera).
Pada Rabu (30/9), dilakukan penandatanganan kontrak tol ruas Manado-Bitung seksi I segmen 2 senilai Rp 1,24 triliun. Tol tersebut direncanakan terkoneksi dengan jalan Trans Sulawesi. Di mana keberadaannya akan menggenjot pergerakan ekonomi setempat.
Direktur Pengembangan Jalan Kemenpupera Achmad Ghani Ghazali menerangkan, pemerintah mendapatkan porsi mengerjakan pembangunan jalan tol Manado-Bitung seksi I. Ruas tol Manado-Bitung seksi 1 segmen 2 sepanjang 7 km. "Pekerjaan fisik segmen 2 dikerjakan melalui pinjaman dari Bank Exim China dan sisanya sepanjang 7,9 km dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)," kata dia pada Rabu (30/9).
Pembebasan lahan ruas tol Manado-Bitung seksi I segmen 2, lanjut dia, telah mencapai 94 persen. Pembebasan lahan dibiayai oleh pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten Minasaha Utara. Nantinya sisa lahan yang belum dibebaskan akan dibiayai oleh pemerintah pusat. Setelah kontrak ditandatangani, pemerintah menunggu pencairan pinjaman dari Bank Exim China yang rencananya bakal cair paling telat Desember 2015.
Menyoal pembangunan infrastruktur dan investasi yang tengah berjalan, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani optimis adanya kenaikan daya saing investasi Indonesia di masa yang akan datang. "Infrastruktur juga memperkuat fondasi ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata dia.
Berdasarkan rencana infrastruktur lima tahun Presiden Jokowi, lanjut dia, pemerintah mematok target membangun 24 pelabuhan laut 15 bandar udara, ruas jalan tol sepanjang 1.000 kilometer, 2.650 kilometer jalan antarprovinsi, 49 bendungan, pembangkit listrik 35 ribu megawatt serta mengembangkan transportasi massal di tiga kota besar. Selain itu, pemerintah juga berencana membangun Kawasan Ekonomi Khusus, tidak hanya di Jawa, tetapi juga di luar Jawa seperti Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia Yukki Nugrahawan mengingatkan agar dalam pelaksanaannya, pemerintah memperhatikan karakteristik wilayah indonesia yang istimewa. "Luasnya perairan dan terbatasnya infrastruktur menjadi tantangan bagi penyedia jasa logistik, banyak yang harus dievaluasi dan disempurnakan," ujarnya.
Menurut survei Bank Dunia, Indonesia menempati peringkat ke-53 dari 160 negara dalam hal indeks kinerja logistik, jauh di bawah beberapa negara berpendapatan menengah lainnya di kawasan Asia Tenggara. Untuk mencapai reformasi logisitik, Yukki berharap penyempurnaan dan evaluasi dilakukan bersama antara pemerintah dan pelaku usaha logistik terhadap cetak biru Logistik Nasional.
Tujuannya agar terciptanya integrasi logistik Indonesia. Pembentukan UU Logistik dan Transportasi Nasional harus mendorong kelancaran arus logistik serta peningkatan kemampuan SDM di bidang logistik.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
