REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini dinilai kurang bisa menyentuh masyarakat kecil. Ekonom senior Destry Damayanti menilai, pemerintah harus fokus memberdayakan masyarakat perdesaan apabila serius ingin perbaiki kondisi ekonomi saat ini.

Hal ini, lanjut Destry, lantaran pemerintah tidak bisa lagi bersandar pada ekonomi global yang masih lemah. "Kuncinya adalah government spending. Kalau pemerintah bisa tunjukkan bisa lakukan penyerapan dengan baik. Pemerintah bisa tunjukkan proyek irigasi perdesaan, bisa mendorong masyarakat desa untuk bekerja," ujar Destry, Ahad (20/9).

Destry menambahkan, solusi ini bisa jadi dipilih karena apabila pemerintah menjalankan kebijakan pemadam kebakaran lagi, misalnya pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT), maka isu yang bergulir bisa sangat politis. Mengingat, akhir tahun ini akan ada Pilkada.

"Kalau kita lihat memang gini, saat ini boleh dibilang ekonomi kita kita harus andalkan ekonomi domestik. Karena kondisi global tidak bisa diharapkan. Bahkan Cina kalau dibuka data riil mereka tidak akan tumbuh 7 persen," ujar Destry.

Meski demikian, Destry menilai kondisi saat ini secara perlahan sudah menuju kepada perbaikan. Likuiditas negara sudah dinilai membaik. Pemerintah harus melakukan kebijakan yang konsisten. Salah satunya adalah mengenai penentuan harga BBM.

"Pemerintah harus punya satu kebijakan yang meyakinkan. Bahwa masyarakat ada reaksi itu wajar. Memang tidak mungkin kita senang kan semua pihak. Kalau saya kembali pada market mekanisme. Subsidi tetap ada, misal tadi gas yang 3 kg," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika