REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana penerbitan obligasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat ini dinilai kurang tepat. Hal itu sehubungan dengan kondisi pasar yang sedang lesu saat ini.

"Lihat saja lelang Surat Utang Negara (SUN-red) yang cenderung mengalami penurunan minat," ujar Analis PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Riset Konsultasi, Guntur Tri Haryanto, ketika dihubungi Republika.co.id, Senin (14/9).

Bahkan, kata dia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menyatakan kemungkinan besar penerbitan obligasi Pemprov Jabar itu baru akan dilakukan pada semester satu tahun 2016. Hal ini, menurutnya, berdasarkan pertimbangan finalisasi administrasi dan juga pertimbangan kondisi ekonomi dan pasar.

Meski begitu, Guntur mengakui, penerbitan obligasi ini bisa jadi akan diminati banyak investor. Ini seperti yang telah ditunjukkan oleh International Finance Corporation (IFC), yang merupakan organisasi perpanjangan tangan dari Bank Dunia.

Apalagi, obligasi ini akan menjadi obligasi Pemda pertama yang direncanakan untuk pembangunan infrastruktur. Hal ini dinilai sejalan dengan program pemerintah yang ingin menggenjot pembangunan infrastruktur.

"Saat ini tema pembangunan infrastruktur juga merupakan tema yang seksi," tambah Guntur.

Tidak hanya itu, ia pun melihat saat ini pasar tengah mencari alternatif investasi. Pasalnya, selama ini di Indonesia hal itu masih sangat terbatas.

Maka, ia pun berpendapat, obligasi Pemda merupakan salah satu alternatif investasi yang kini ditunggu. "Itu selain juga obligasi proyek yang saat ini masih dalam tahap pengembangan awal," lanjutnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika