REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Paket kebijakan ekonomi yang akan diterbitkan pemerintah Kabinet Kerja kali ini diharapkan bisa benar-benar menyentuh banyak segi fundamentalnya. Diharapkan, kebijakan kali ini bisa memiliki dampak signifikan bagi bergulirnya ekonomi nasional.
Analis PT. Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Riset konsultasi, Guntur Tri Haryanto mengatakan, harapan utama investor adalah adanya deregulasi yang cukup masif terhadap sekitar 160 peraturan yang menghambat investasi di sektor industri dan perdagangan. Penyederhanaan peraturan menjadi sangat penting untuk meningkatkan investasi bagi pertumbuhan ekonomi.
"Selama ini kegiatan investasi sangat terhambat oleh peraturan yang saling tumpang tindih antar kementrian dan juga antara pemerintah pusat dan daerah," katanya kepada ROL, Selasa (8/9).
Sementara dari kebijakan fiskal dan keuangan, Guntur pun menyebutkan soal kebijakan kepemilikan properti oleh asing. Ia berharap kebijakan yang akan dikeluarkan nantinya bisa mengatur kepemilikan oleh asing sehingga mendongkrak kembali industri properti. Itu juga sekaligus tetap memperhatikan keberlanjutan industri.
Guntur juga menyebut soal kebijakan dana desa. Guntur menilai sejauh ini alokasi yang besar untuk program itu tidak didukung penyerapan realisasi yang cenderung lambat. "Diharapkan kebijakan yang dikeluarkan dapat mendorong realisasi penyaluran dan penggunaannya yang tepat, terutama untuk pembangunan infrastruktur desa," jelasnya.
Tidak hanya di sektor keuangan dan fiskal, ia pun berharap kebijakan ini juga nantinya mampu menyentuh sektor pangan. Dalam hal ini, perpanjangan beras bagi kelaurga kurang mampu diharapkan dapat mampu membantu ekonomi rakyat pada golongan ekonomi bawah yang konsumsinya sudah cukup sulit.
"Meski tidak dalam bentuk uang, tetapi paling tidak bisa menambah daya dorong konsumsi masyarakat untuk kebutuhan lain selain beras," lanjutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
