Senin 07 Sep 2015 15:22 WIB

Pendalaman Keuangan Picu Pembiayaan Pembangunan

Rep: Binti Sholikah/ Red: Djibril Muhammad
Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4).
Foto: Republika/Agung Supriyanto
Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (8/4).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pendalaman pasar keuangan sangat dibutuhkan untuk mendorong pembiayaan pembangunan. Sebab, perbankan dinilai tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur dengan hanya mengandalkan dana pihak ketiga.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sektor keuangan yang kuat dan dalam sangat dibutuhkan untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan serta menciptakan kestabilan perekonomia.

Indonesia perlu infrastruktur yang cukup besar, di mana pemerintah menargetkan pembangunan 35 ribu mega watt tenaga kelistrikan, 35 pelabuhan, dan bandara. Di antara ambisi menyiapkan infrastruktur fisik, juga kita disiapkan infrastruktur keuangan.

Dia menilai infrastruktur keuangan masih jauh dari memadai. Di sistem perbankan, dana likuiditas perbankan atau DPK pada kuartal II-2015 tercatat sebesar Rp 4.200 triliun, sebanyak Rp 3.800 triliun disalurkan dalam bentuk kredit dan Rp 400 triliun yang tersimpan di perbankan.

Sedangkan dana yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur jauh lebih besar dari penyediaan yang ada. Pemerintah bisa melakukan opsi pinjaman tapi tertekan defisit transaksi berjalan. Infrastruktur keuangan yang mendalam akan mendorong pembangunan infrastruktur fisik.

"Tidak mungkin bangun jalan tol, pelabuhan, bandara, kereta api, itu sebabnya kami dari sisi keuangan finansial pentingnya punya infra yang kuat di Indonesia. Bahwa kecepatan pembangunan infrastruktur keuangan seiring dengan infrastruktur fisik," jelasnya dalam Seminar Internasional tentang Pendalaman Sektor Keuangan untuk meningkatkan dukungan industri keuangan kepada penciptaan kestabilan ekonomi di Indonesia, di Ritz Carlton Jakarta, Senin (7/9).

Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur pasar keuangan sangat dibutuhkan untuk kontribusi signifikan kepada pembiayaan pembangunan. Budi menambahkan, saat ini seluruh pemangku kepentingan perlu menginvestasikan seluruh sumber daya untuk membangun infrastruktur pasar keuangan.

Agar pemerintah mendapatkan alternatif sumber pembiayaan pembangunan, selain dari sektor perbankan maupun pinjaman luar negeri.

"Pembangunan infrastruktur pasar keuangan dapat dilakukan melalui kombinasi kebijakan moneter, publik dan fiskal. Misalnya, relaksasi ataupun deregulasi dalam hal perizinan sehingga dapat mempercepat dan mempermudah proses emisi," tambah Budi yang juga Advisory Board Mandiri Institute.

Seminar tersebut digelar Mandiri Institute dengan lembaga konsultan manajemen global Oliver Wyman. Acara diikuti 250 peserta dari berbagai pemangku kepentingan di sektor pasar keuangan.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement