REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Penyerapan anggaran masih minim. Hingga 31 Juli 2015, belanja pemerintah pusat baru terserap Rp 524,1 triliun atau 39,7 persen dari pagu APBN Perubahan 2015 Rp 1.319,5 triliun.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro merinci, belanja kementerian/lembaga (K/L) telah dikeluarkan Rp 261 triliun atau 32,8 persen dari pagu. Sedangkan belanja non K/L tercatat Rp 263,1 triliun atau sudah terealisasi 50,2 persen. 

Realisasi belanja K/L kebanyakan untuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Belanja pegawai tercatat Rp 102,9 triliun, sedangkan bantuan sosial Rp 49,2 triliun. Realisasi belanja kedua mata anggaran ini lebih tinggi dari realisasi di periode yang sama tahun lalu.

"Paling besar memang di belanja pegawai dan bansos. Ini karena ada pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 PNS. Kemudian pelaksanaan program simpanan keluarga sejahtera melalui kartu keluarga sejahtera," kata Bambang. 

Sayangnya, belanja modal yang memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi masih sangat minim. Realisasi belanja modal tercatat baru Rp 38,6 triliun atau 11,5 persen dari pagu Rp 160 triliun. 

Bambang mengakui serapan belanja modal belum signifikan. Namun, ia meyakini penyerapannya akan meningkat dalam empat bulan tersisa ini. "Pemerintah telah menyelesaikan dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran, nomenklatur, dan pelelangan. Bisa berjalan lebih cepat pada semester II ini," Bambang meyakini. 

Dikatakan Bambang, penyerapan anggaran memang terganggu dengan adanya sejumlah perubahan nomenklatur kementerian. Contohnya adalah Kementerian Pekerjaan Umum yang berubah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

Kemenpupera yang memiliki anggaran terbesar Rp 118,5 triliun, baru bisa menyerap anggaran Rp 24,8 triliun atau 20,9 persen dari pagu. "PU (Kemenpupera) baru efektif mengeksekusi anggaran pada bulan Mei," kata Bambang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika