Sabtu 28 Jun 2025 15:12 WIB

DEN: Bansos adalah Investasi, Bukan Beban Anggaran

Pemerintah siapkan stimulus Rp 24 triliun untuk dorong daya beli dan pertumbuhan.

Pelaku usaha mikro memperlihatkan uang tunai saat mengambil bantuan sosial di Dinas Koperasi, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (23/12/2022). Pemerintah Kota Kediri menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 316 pelaku usaha mikro sebesar Rp600 ribu per orang sebagai upaya pengendalian inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Foto: ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani
Pelaku usaha mikro memperlihatkan uang tunai saat mengambil bantuan sosial di Dinas Koperasi, Kota Kediri, Jawa Timur, Jumat (23/12/2022). Pemerintah Kota Kediri menyalurkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada 316 pelaku usaha mikro sebesar Rp600 ribu per orang sebagai upaya pengendalian inflasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) menyatakan bahwa pemberian bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah kepada masyarakat bukan sekadar pengeluaran, melainkan bentuk investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.

“Sering orang menyebut bansos sebagai biaya. Padahal, bansos itu adalah investasi. Investasi agar kita bisa memperoleh pertumbuhan masa depan, bahkan pertumbuhan saat ini sekaligus,” kata Anggota DEN, Arief Anshory Yusuf, dalam diskusi Double Check di Jakarta, Sabtu (28/6/2025).

Baca Juga

Ia menyampaikan bahwa kebijakan bantuan sosial yang tengah dijalankan pemerintah telah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, dengan menitikberatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa pemerintah terus menyiapkan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti program makan bergizi gratis (MBG), deregulasi ekonomi, serta paket stimulus ekonomi pada kuartal II tahun ini.

Sementara itu, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu, menyampaikan bahwa dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mencapai Rp 3.621,3 triliun, pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial (perlinsos) secara signifikan.

“Sebesar Rp 503,2 triliun atau 13,9 persen dari APBN dialokasikan untuk perlinsos, dan Rp 218,5 triliun atau sekitar enam persen untuk anggaran kesehatan,” ujar Febrio.

Ia menambahkan, pemerintah juga telah menyiapkan paket stimulus ekonomi kuartal II tahun ini dengan alokasi anggaran sebesar Rp 24,4 triliun.

Dalam rincian paket stimulus tersebut, pemerintah memberikan berbagai bentuk insentif, antara lain diskon transportasi berupa potongan harga tiket kereta dan kapal laut sebesar Rp 0,94 triliun, diskon tarif tol Rp 0,65 triliun, penebalan bansos sebesar Rp 11,93 triliun, bantuan subsidi upah (BSU) Rp 10,72 triliun, serta perpanjangan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 0,2 triliun.

Febrio menegaskan bahwa melalui paket stimulus dan alokasi perlinsos tersebut, pemerintah berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pada kuartal II, sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat.

sumber : ANTARA
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement

Rekomendasi

Advertisement