REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil tidak mempermasalahkan rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan obligasi daerah. Yang penting, tegas Sofyan, pemerintah daerah harus memperhatikan kemampuan keuangannya masing-masing.

"Kalau APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) mereka kuat, boleh saja mengeluarkan obligasi," kata Sofyan di kantornya, Kamis (30/7).

Sofyan berpesan agar Pemda benar-benar memperhitungkan kemampuan APBD-nya. Harus dikalkulasi secara matang berapa besar keperluan pembayaran bunga dan pokok utang dari penerbitan obligasi terhadap pemasukan dan pengeluaran daerah.

"Jangan sampai menimbulkan risiko fiskal yang tinggi  hingga akhirnya menjadi provinsi atau kota yang bangkrut, Pengelolaan utang harus terkontrol dengan baik," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar akan dijadikan pelopor sebagai penerbit obligasi daerah. Kementerian Keuangan sedang melakukan kajian mengenai administrasi dan prosedur terkait penerbitan obligasi oleh Pemprov Jabar.

"Pemprov Jabar baru bisa mengeluarkan obligasi kalau memang sudah ada izin dari Kementerian Keuangan," ujar Sofyan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika