Rabu 15 Jul 2015 00:50 WIB

Kemendag-Kemendagri Tingkatkan Pengawasan Kawasan Perbatasan

Rep: Fauziah Mursid/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Petugas berjaga di dekat perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) di wilayah Skouw, Jayapura, Papua, Jumat (8/5). (Antara/Hafidz Mubarak A.)
Petugas berjaga di dekat perbatasan RI dengan Papua Nugini (PNG) di wilayah Skouw, Jayapura, Papua, Jumat (8/5). (Antara/Hafidz Mubarak A.)

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersepakat dalam mengelola perbatasan. Khususnya dalam bidang perdagangan, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan akan membuat gerai di perbatasan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

"Kita ingin mengelola perbatasan itu untuk bisa buat nilai tambah penduduk setempat," ujar Rachmat usai rapat kordinasi khusus (Rakorsus) Tingkat Menteri tentang Gerakan Pembangunan Terpadu Wilayah Perbatasan (Gerbangdutas) di Kemendagri, Jakarta, Selasa (14/7).

Rachmat mengatakan dengan dibukanya gerai perbatasan dapat mengurangi disparitas (ketimpangan) harga antar pulau. Oleh karenanya, melalui kerjasama dengan Pelni dan Kementerian Perhubungan juga dibuat gerai untuk memotong jalur distribusi yang ada selama ini.

"Seperti yang sekarang sudah dilakukan kemendag dengan di Indonesia timur," ujarnya.

Ia sendiri saat ini sedang menghitung prioritas daerah yang akan dibuat gerai perbatasan tersebut. Pasalnya, hal tersebut harus terlebih dahulu melalui perhitungan dan kajian, mengingat perlu pengawasan yang ketat untuk gerai perbatasan tersebut.

Karena menurutnya, adanya gerai perbatasan juga dalam rangka menekan masuknya produk impor ilegal ke Indonesia melalui perbatasan. Pun halnya dengan kerjasama dengan Kemendari, yakni untuk mengurangi masuknya barang-barang ilegal melalui perbatasan.

"Nah itu jadi perbatasan harus dikelola dengan baik untuk mengurangi impor ilegal ini," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement