REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menjalin kerja sama dengan State Secretariat for Economic Affairs of the Swiss Confederation (SECO) untuk memperkuat akuntabilitas sektor publik. Kemitraan yang akan berlangsung selama lima tahun ini difokuskan pada peningkatan tata kelola, penguatan lembaga pemeriksa, serta integritas pengelolaan keuangan negara.
Ketua BPK Isma Yatun mengatakan, kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal.
“Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola sektor publik, memperkuat lembaga pemeriksa, serta mendorong akuntabilitas dan integritas pengelolaan keuangan negara untuk lima tahun ke depan,” ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Ruang lingkup kerja sama meliputi pengembangan kapasitas dengan fokus pada manajemen strategis dan penguatan kelembagaan BPK, penguatan akuntabilitas sektor publik melalui pelibatan masyarakat, serta pertukaran pengetahuan di bidang pemeriksaan sektor publik antara Indonesia dan Swiss.
Kerja sama tersebut juga mencakup area lain yang disepakati sesuai kebutuhan dan prioritas kedua pihak. Dalam pelaksanaannya, program akan didukung sejumlah implementing agency, antara lain International Development Initiative (IDI) dan International Budget Partnership (IBP).
Isma mengapresiasi dukungan SECO terhadap penguatan peran BPK. Isma berharap kemitraan ini dapat meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia BPK, sekaligus memperkuat peran BPK dalam ekosistem akuntabilitas fiskal nasional dan internasional, termasuk mendukung proses aksesi Indonesia sebagai anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).
“Penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) ini merupakan bagian dari upaya BPK dalam memperkuat kerja sama internasional guna mendukung reformasi tata kelola sektor publik. Melalui kemitraan ini, BPK mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ketua BPK bersama Duta Besar Swiss untuk Indonesia, Timor-Leste, dan ASEAN Olivier Zehnder di kantor pusat BPK, Jakarta, Senin (2/2/2026). Sebelumnya, pada Selasa (6/1), BPK dan SECO telah membahas rencana kerja sama untuk mendukung penguatan akuntabilitas sektor publik yang kemudian dituangkan dalam kesepakatan tersebut.
Isma Yatun juga mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Swiss, termasuk dukungan dalam pelaksanaan peer review BPK pada 2024 yang melibatkan Supreme Audit Institution Swiss, Jerman, dan Austria. Dalam peer review tersebut, SAI Swiss mendorong peningkatan kapasitas BPK, khususnya di bidang teknologi informasi, guna mendukung penguatan tata kelola dan transformasi digital.
Ikuti Whatsapp Channel Republika