Rabu 10 Jun 2015 02:31 WIB

Pembangkit Listrik 35 Ribu MW Butuh Dana Rp 1.200 Triliun

Rep: Mutia Ramadhani/ Red: Dwi Murdaningsih
Petugas melakukan pemeriksaan rutin di Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/9).(Republika/Prayogi)
Foto: Republika/Prayogi
Petugas melakukan pemeriksaan rutin di Pembangkit Listrik Tenaga Uap dan Gas (PLTGU) Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (4/9).(Republika/Prayogi)

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggagas program pembangkit listri 35 ribu mega watt (MW) mulai tahun ini. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman memaparkan bahwa proyek pebangkit yang menjadi salah satu program kerja utama Presiden Joko Widodo itu diperkirakan menelan dana hingga Rp 1.200 triliun.

"Investasinya mencapai Rp 1.200 triliun dan sekarang masih dalam tahap lelang," katanya kepada Republika Online.

Porsi pendanaan antara pemerintah dan swasta diperkirakan sama, yaitu masing-masingnya 50 persen. Sumber pendanaannya sebagian berasal dari lembaga pembiayaan lokal dan asing yang saat ini ingin memberikan pinjaman untuk pendanaan proyek kepada PLN. Jarman mencotohkan Bank Pembangunan Asia (ADB), Japan International Cooperation Agency (JICA), hingga Bank Dunia (World Bank).

Perusahaan plat merah ini dinilai tidak cukup hanya mengandalkan pembiayaan dari bank dalam negeri, sebab proyek-proyek PLN membutuhkan pendanaan besar dan umumnya bersifat jangka panjang hingga di atas 20 tahun. Lembaga pembiayaan asing berminat memberikan tenor pinjaman cukup lama dengan bunga (rate) rendah.

Menteri ESDM, Sudirman Said menambahkan pembangkit listrik 35 ribu MW ini dibangun bersamaan dengan jaringan transmisi sepanjang 42 ribu kilometer (km).  "Pembangkit dan transmisinya akan dibangun bersamaan sebab transmisi yang mendorong pembangkit," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini, sehingga rasio elektrifikasi akhir tahun ini bisa naik hingga 87 persen dibandingkan 84,12 persen akhir 2014, berikutnya 99 persen diakhir periode kerja pemerintah. Sudirman mengatakan pemerintah akan masuk ke wilayah bisnis jaringan kelistrikan nasional, khususnya di pulau-pulau terdepan Indonesia.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement