Selasa 09 Jun 2015 21:57 WIB

Soal Proyek Infrastruktur, Menperin: Baja Domestik Harus Jadi Prioritas

Besi dan Baja Prioritas Industri di Indonesia: Pekerja melakukan bongkar muat besi baja di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (28/5).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Besi dan Baja Prioritas Industri di Indonesia: Pekerja melakukan bongkar muat besi baja di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta, Kamis (28/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penggunaan produk dalam negeri semakin dipacu oleh pemerintah terutama untuk proyek-proyek infrastruktur. Paling mutakhir, Presiden RI Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Merdeka, Selasa (9/6).

Ratas tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam Proyek-Proyek Infrastruktur membahas beberapa hal. Misalnya, latar belakang peningkatan penggunaan produksi domestik karena sudah banyak produk yang dibutuhkan sudah dapat diproduksi di dalam negeri.

"Yang pertama, soal proyek pipa transmisi gas dari Gresik di Jawa Timur ke Semarang, Jawa Tengah. Meskipun dimenangi konsorsium Wijaya Karya tetapi menggunakan baja dari Korea Selatan," kata Menteri Perindustrian Saleh Husin usai rapat terbatas.

Proyek pipa gas itu milik PT Pertamina Gas (Pertagas) yang merentang sepanjang 270 km. Proyek ini dikerjakan oleh BUMN konstruksi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA), Remaja Bangun Kencana dan Kelsri.

Menyoal dipakainya baja dari Korsel itu, Menperin Saleh Husin mendesak agar baja domestik diprioritaskan. "Kita sudah bisa kok produksi di Batam, Cilegon, juga di Bekasi. Lain cerita kalau kita belum bisa," ujarnya.

Bahasan kedua ialah proyek pembangkit listrik 35 ribu mega watt (MW). Komponen dalam negeri bakal dimanfaatkan dengan maksimal karena, imbuh Saleh Husin, industri nasional sudah mampu memroduksi antara lain turbin, trafo, sampai kabel transmisi.

"Yang ketiga, kita matangkan kemampuan memenuhi kebutuhan alat berat untuk proyek infrastruktur. Ini juga agar baja nasional lebih banyak terserap dan menggerakkan industri baja itu sendiri juga industri alat berat," terang Saleh Husin.

Menurutnya, pada Ratas diungkapkan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membutuhkan excavator sebanyak 1000 unit. Di sisi lain, PT Pindad, BUMN yang kondang sebagai pelaku industri pertahanan, juga menggarap industri alat berat.

"Kita akan koordinasi dengan PU dan Pindad. Pindad sedang mempersiapkan prototipe yang siap di-launching pada Juni atau Juli," terang Saleh Husin.

Menperin mengatakan, Presiden Jokowi telah memberi arahan agar peningkatan realisasi peningkatan produk dalam negeri dipercepat. "Ini agar kemandirian ekonomi tercapai sesuai amanat Trisakti dan Nawa Cita," ujarnya.

Manfaat lainnya ialah penghematan devisa yang sebelumnya mengalir keluar negeri kala aktivitas impor masih tinggi. Juga demi terbangunnya struktur industri hulu hingga hilir, penyebaran industrialisasi dan terciptanya lapangan kerja. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement