REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan mencabut anggaran bagi daerah-daerah yang tidak mencapai target produksi di 2015. Di sisi lain, daerah yang berprestasi mencapai target produksi bahkan berlebih akan mendapat reward tambahan anggaran.
"Sudah ada 26 kabupaten yang akan kita stop aggarannya pada 2016 karena produksi di sektor pertanian tahun ini tidak sesuai target," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman, melalui siaran pers Ahad (7/6).
Kementerian bahkan berencana mengirimkan surat pemberitahuan kepada kepala daerah, gubernur dan bupati bahwa daerahnya tak akan dapat anggaran kementan di 2016. Dalam pandangannya, cara tersebut lebih adil karena uang negara digelontorkan sesuai hasil kinerja. Ini sekaligus juga memotivasi daerah tersebut juga untuk meningkatkan panen setiap periodenya menjadi semakin baik. Daerah berprestasi tersebut misalnya Sulawesi Selatan. Ada gelontoran anggaran Rp 2,5 triliun, dan irigasi 230 ribu hektar yang baru terealisasi 30 persen.
"Kenapa anggaran naik? Sebab secara tradisional Sulsel jadi salah satu penghasil pangan terbesar untuk Indonesia," ujar Mentan.Ia pun berharap daerah-daerah lain dapat meniru Sulsel dalam hal semangat meningkatkan produksi pertaniannya.
Sebelumnya, hal senada disampaikan Sekretaris Jenderal Kementan Hari Priyono. "Kita akan serius menyetop daerah yang tidak jelas rencana kerja untuk 2016, laporan kita tunggu hingga Oktober-November 2015," kata dia.
Karenanya, para dinas di daerah harus mulai serius dan mesti jelas perencanaan kerjanya, dari mulai jenis program, waktu, hingga lokasi pelaksanaannya. Ketidakjelasan program di masa yang lalu-lalu tak boleh diulangi karena pertanggungjawaban pemerintah untuk petani harus kentara nyata hasilnya.
Penyetopan anggaran untuk daerah yang berantakan perencanaannya juga merupakan langkah antisipasi Kementan agar penggunaan anggaran tepat sasaran. Meski, tetap ia pun memahami banyak daerah yang punya potensi tinggi dan mampu melaksanakan target dengan baik. Makanya, kekompakan seluruh daerah untuk melaksanakan perencanaan rapi menjadi penting. Selain dilakukan penyetopan, Kementan juga bisa sampai melakukan mutasi dan pelaporan ke Bupati dan Walikota bagi dinas yang tak serius melakukan perencanaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika