Rabu 03 Jun 2015 01:15 WIB

Tekan Angka PHK, Pemerintah Harus Buat Kebijakan Jangka Pendek

Rep: C84/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Pemutusan Hubungan Kerja (ilustrasi)
Foto: principalspage.com
Pemutusan Hubungan Kerja (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan ada tiga hal yang membuat para pelaku usaha sektor industri melakukan PHK, yang pertama ialah adanya peningkatan likuiditas dan suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang tinggi, ia katakan menyebabkan terjadinya biaya kapital.

"Kedua, biaya bahan baku, bahan baku kan sebagian impor, kalau terdepresiasi kan terjadi kenaikan bahan baku. Ketiga adalah biaya energi dimana BBM dan TDL naik, itu kan input semua," ujar Enny kepada ROL, Selasa (2/6).

Ia menambahkan, apabila meningkatnya biaya produksi diimbangi dengan daya beli masyarakat maka barang akan tetap laku. Namun, yang terjadi saat ini ialah biaya produksi naik, daya beli masyarakat rendah dan membuat barang tertahan di gudang dengan tidak ada lagi produksi maka konsekuensinya ialah memberhentikan karyawan.

Untuk mengatasi hal ini, ia menyarankan pemerintah untuk melakukan kebijakan yang memiliki implikasi menurunkan biaya-biaya korporasi atau sektor riil seperti tingginya biaya logsitik dan permasalahan infrastruktur. Namun, dua hal itu ia katakan menjadi proyek jangka panjang dan tidak akan mudah dilakukan secara cepat untuk mengatasi persoalan yang terjadi di sektor industri saat ini.

"Kalau jangka pendek itu menghapus pungli (pungutan liar), setiap truk atau armada niaga yang lewat pasti menjadi objek dari para petugas, kalau pemerintah serius memberantas itu bisa dan tidak diperlukan anggaran hanya komitmen menghilangkan pungli," ungkap Enny.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement