Jumat 29 May 2015 10:03 WIB

Menkeu: Kebijakan Fiskal 2016 untuk Perkuat Pembangunan

 Perkembangan Ekonomi Makro dan Relaisasi APBNP 2015: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggelar konferensi pers Perkembangan Ekonoi Makro dan Realisasi APBNP 2015, Jakarta, Kamis (21/5).
Foto: Republika/ Yasin Habibi
Perkembangan Ekonomi Makro dan Relaisasi APBNP 2015: Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menggelar konferensi pers Perkembangan Ekonoi Makro dan Realisasi APBNP 2015, Jakarta, Kamis (21/5).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan kebijakan fiskal 2016 akan diarahkan untuk memperkuat fundamental pembangunan nasional dan melahirkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

"Sesuai tema yang ditetapkan dalam RKP 2016, maka kebijakan fiskal diarahkan untuk penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas," katanya di Jakarta, Kamis (28/5).

Bambang menjelaskan kebijakan fiskal tersebut akan diupayakan melalui tiga strategi yaitu memperkuat stimulus fiskal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing, memperkuat ketahanan fiskal dan mengendalikan risiko serta menjaga kesinambungan fiskal.

Upaya untuk memperkuat stimulus fiskal akan ditempuh melalui pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis, peningkatan ruang fiskal, peningkatan belanja produktif, peningkatan peran swasta, BUMN dan pemda dalam pembangunan infrastruktur serta inovasi dalam instrumen pembiayaan.

"Stimulus ini bisa dilihat dari insentif perpajakan, belanja infrastruktur untuk memperkuat daya saing dan (menambah) pembiayaan apakah dari PMN atau penjaminan. Stimulus dilihat dari tiga aspek itu. Jadi stimulus tidak mesti menambah anggaran baru," katanya.

Untuk memperkuat ketahanan fiskal, hal tersebut akan dilakukan dengan memperkuat bantalan fiskal, dan meningkatkan fleksibilitas anggaran dengan penguatan payung hukum.

"Kita memperkuat bantalan fiskal dengan meningkatkan fleksibilitas untuk mengendalikan kerentanan fiskal yang bisa terjadi akibat target penerimaan tidak tercapai atau belanja subsidi melebar serta ada pengelolaan lain yang di luar perkiraan pemerintah," ujarnya.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement