Selasa 26 May 2015 02:00 WIB

Aneh, Mau Swasembada Pangan, Angka Impor Malah Naik

Rep: C85/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menteri PU - Pera, Basuki Hadimoeljono (ketiga kiri) dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (keempat kiri) melihat proses panen padi dengan mesin panen (combine harvester) saat panen raya di desa Kedokangabus,
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Menteri PU - Pera, Basuki Hadimoeljono (ketiga kiri) dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (keempat kiri) melihat proses panen padi dengan mesin panen (combine harvester) saat panen raya di desa Kedokangabus,

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - ‎Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santoso menyatakan pesimis dengan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Alasannya, ketika ide swasembada pangan ini kencang dikampanyekan, justru saat ini Indonesia telah memasuki masa darurat dan krisis pangan.

Andreas menjelaskan, dalam sepuluh tahun terakhir impor pangan Indonesia meningkat hingga 346 persen. Belum lagi, angka stok beras yang dipegang baik oleh pemerintah dan masyarakat pun menduduki nilai terendah selama tiga tahun terakhir.

"Pada awal Januari 2013 stoknya 7,4 juta ton, ‎terus 2014 6,5 juta ton, dan pada Januari 2015 hanya 5,2 juta ton," ujar Andreas saat diskusi di Jakarta, Senin (25/5).

Menurutnya, keinginan Jokowi untuk mencapai swasembada dan kedaulatan pangan memang bisa menjawab krisis pangan saat ini. Namun target yang dicanangkan tersebut justru agak berbeda dengan fakta produksi yang ada.

Andreas bahkan menyebut kedaulatan pangan yang digadang-gadang pemerintahan saat ini hanyalah wac‎ana. Ketika dengung swasembada sudah kerap digaungkan, namun dalam kenyataannya program yang dirancang justru masih sangat jauh.

‎"Di sektor hulu memang ada pembangunan irigasi, itu bagus. Tapi ketika kita bangun bendungan, kita harus perhatikan kebutuhan airnya. Tapi ini enggak diperhatikan. Sehingga nanti dibangun bendungan, airnya keluar atau tidak persoalan lagi.‎ Ke depan perlu ada perencanaan matang terkait hal itu," lanjutnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement