REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan pertumbuhan pembiayaan bank ke sektor perikanan dan kelautan mencapai 67 persen. Per Desember 2014, penyaluran kredit perbankan ke sektor tersebut mencapai Rp 17,9 triliun.
Deputi Komisioner Pengawas Perbankan OJK Irwan Lubis mengatakan, kontribusi pada Desember 2014 dinilai masih kecil, mencapai 0,49 persen dari totoal kredit perbankan yang mencapai Rp 3.600 triliun. Sedangkan penyaluran kredit di sektor maritime per Desember 2014 tercatat sebesar Rp 90 triliun.
"Potensi itu bisa di atas Rp 100 triliun. Yang kita kembangkan bagaimana mengembangkan potensi kelautan dan perikanan. Direncanakan tahun ini tumbuh 67 persen. Tadinya 17,6 triliun, diharapkan mendekati Rp 28 triliun," jelas Irwan dalam media briefing di kantor pusat OJK Jakarta, Senin (4/5).
Menurutnya, angka Rp 17,6 triliun tersbeut lebih banyak diberikan ke modal kerja yang hampir 75 persen, sementara 25 persen kredit disalurkan ke investasi. Pembiayaan modal kerja lebih mendominasi karena di dalamnya termasuk pembiayaan industri olahan.
Ke depan, pembiayaan sektor kelautan dan perikanan lebih diarahkan ke investasi. Di samping itu, penyaluran kredit lebih banyak ke wilayah Jawa dan Jakarta yang mencapai 69 persen, sisanya di luar Jawa.
Menurutnya, industri jasa keuangan harus didiorong untuk menyalurkan pembiayaan sektor kelautan dan perikanan lebih banyak ke Indonesia timur.
Sampai Desember 2014, pemanfaatan sektor perikanan baru berkontribusi sebesar 3,29 persen terhadap PDB. Data tersebut menunjukkan adanya peluang yang signifikan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dari sektor kelautan dan perikanan.
Potensi sektor kelautan dan perikanan dinilai masih belum menjadi prioritas pembiayaan dari bank dan nonbank. Berdasarkan data OJK per Desember 2014, porsi pembiayaan sektor kelautan dan perikanan hanya mencapai Rp 17,9 triliun atau sebesar 0,49 persen dari total pembiayaan perbankan nasional.
Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun 2012 dan 2013, yang masing-masing tercatat sebesar Rp 10,5 triliun dan Rp 14,1 triliun. Sedangkan, pembiayaan industri keuangan non bank (IKNB) kepada sektor tersebut baru mencapai Rp 1,7 triliun atau sebesar 0,7 persen dari total pembiayaan IKNB.
Di sisi lain, rasio kredit bermasalah (NPL) di sektor kelautan dan perikanan mencapai 3 persen, sedangkan di NPL rata-rata industri mencapai 2,18 persen. Menurutnya, angka tersebut membaik dibandingkan NPL tahun sebelumnya yang mendekati 4 persen.
Di sektor kemaritiman, lanjutnya, tren NPL hampir sama di kisaran 2-3 persen, karena sektor usahanya luas sekali. Bahkan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur maritim, seperti minyak dan gas masuk sektor maritim. Diharapkan, NPL sektor perikanan dan kelautan lebih baik lagi dan tidak melebihi 3 persen.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
