REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pandangan Presiden Joko Widodo mendesak reformasi keuangan global adalah untuk mendorong keseimbangan dalam melakukan pembiayaan terhadap program pemerintahan di Indonesia yang tidak hanya terpaku pada negara barat.

"Terkait isu pemerintah tidak lagi pinjam segala macam, saya kira Presiden tidak bicara mengenai tidak pinjam atau putus hubungan, ini hanya bicara mengenai keseimbangan di dunia bahwa yang menjadi lembaga pembiayaan itu bukan hanya negara maju, tetapi boleh juga dari negara seperti Cina yang merupakan dari Asia," katanya dalam konferensi pers Belanja Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara di Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (28/4).

Ia mengatakan, Asian Development Bank (ADB) sebenarnya bukan dibangun berdasarkan inisiatif murni Asia melainkan juga dari pandangan Amerika Serikat dan Eropa. "Jangan lupa Asian Development Bank itu bukan inisiatif Asia murni, itu adalah inisiatif dari negara barat, Amerika dan Eropa plus Jepang untuk membiayai Asia? kalau Asian Infrastructure Investment Bank inisiatifnya kita tahu bahwa itu murni dari Asia," ujarnya.

Jadi, lanjutnya, yang menjadi pemikiran Presiden adalah perlu ada keadilan di dunia ini bahwa terbuka kesempatan bagi kelompok yang bisa meminjamkan uang bukan hanya dari kelompok yang sudah ada. "Justru kita mencari alternatif melakukan pembiayaan di Indonesia," Katanya.

Sebelumnya, dalam Peringatan ke-60 Tahun Konferensi Asia Afrika, Presiden Jokowi menyampaikan pandangannya mengenai keberadaan lembaga keuangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia dan Asian Development Bank. Negara-negara di dunia tidak bisa tergantung kepada lembaga keuangan internasional tersebut.

"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global," kata Presiden Joko Widodo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika