Jumat 24 Apr 2015 20:18 WIB

3 BUMN ini akan Terbitkan Right Issue Rp 5,035 Triliun

Rep: C85/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah
Menteri BUMN, Rini Soemarno.
Foto: Antara
Menteri BUMN, Rini Soemarno.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karya dan satu BUMN pertambangan berencana menerbitkan right issue senilai Rp 5,035 triliun. Ketiga BUMN itu adalah PT Antam (persero) Tbk, PT Adhi Karya (persero) Tbk, dan PT Waskita Karya (persero) Tbk. Right Issue ketiganya akan diterbitkan pada Juni - Juli tahun ini.

Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, estimasi dana publik yang ditargetkan tersebut akan digunakan untuk pembangunan proyek, diantaranya Light Rail Transit (LRT), proyek anoda slime di Jawa Timur, serta proyek jalan tol di Jawa dan transmisi listrik di Sumatera.

“Tujuan right issue ini selain meningkatkan dan menambah kapasitas (perseroan), juga menjaga agar saham negara tidak berkurang (delusi),” kata Rini dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR-RI, Jumat (24/4).

Rini menyebut, saat ini kepemilikan saham pemerintah di Antam sebesar 65 persen, sedangkan penyertaan modal negara (PMN) yang diberikan sebesar Rp 3,5 triliun. Dana publik yang diharapkan bisa dihimpun dari right issue sebesar Rp 1,89 triliun. Selain diperuntukkan proyek anoda slime di Jawa Timur, dana tersebut akan digunakan untuk penyelesaian proyek Feni Halmahera Timur (FHT).

Adapun kepemilikan saham pemerintah di Adhi Karya sebesar 61 persen, dengan PMN sebesar Rp 1,4 triliun. Ditargetkan, dana publik yang dihimpun dari right issue sebesar Rp 1,345 triliun. Rini menerangkan, dana ini akan digunakan untuk pembangunan proyek LRT di Jabodetabek.

Sementara itu, saham pemerintah di Waskita Karya sebesar 66,02 persen, dan PMN sebesar Rp 3,5 triliun. Diharapkan dana publik yang bisa dihimpun sebesar Rp 1,8 triliun. Dana ini akan digunakan untuk proyek tol di Jawa dan transmisi listrik di Sumatera.

“Kami mengharapkan dana publik sudah bisa masuk ke Adhi  Karya dan Waskita Karya pada Juli 2015, dan Antam pada awal Q3-2015. Mohon izin ke Komisi VI agar right issue dapat dipertimbangkan untuk disetujui,” lanjut Rini.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement