REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR-RI bersama Menteri BUMN Rini Soemarno, Jumat (24/4) siang di Gedung MPR/DPR-RI melakukan rapat kerja membahas rencana persetujuan "right issue" (penerbitan saham baru) tiga BUMN, PT Adhi Karya Tbk, PT Waskita Karya Tbk dan PT Aneka Tambang.
Rapat Kerja soal rencana right issue yang dipimpin Ketua Komisi VI Ahmad Hafisz Tohir tersebut berlangsung lancar dengan sejumlah pertanyaan dari anggota dewan.
Menteri BUMN Rini Soemarno berharap "right issue" yang merupakan bagian dari Penyertaan Modal Negara (PMN) tersebut segera mendapat persetujuan dari Komisi VII.
"Kami memohon pimpinan dan anggota DPR memberi persetujuan," ujarnya.
Ia menjelaskan, PMN yang diusulkan untuk Adhi Karya sebesar Rp 1,4 triliun. Rencana 'right issue' dijadwalkan pada akhir Juni 2015 dengan perkiraan perolehan dana dari publik sebesar Rp 1,345 triliun.
Selanjutnya PMN untuk Waskita diharapkan sebesar Rp 3,5 triliun, 'right issue' dijawalkan Juni 2015 dengan perolehan dana sekitar Rp 1,8 triliun.
Sementara Antam mengusulkan PMN sebesar Rp 3,5 triliun. "Right Issue" diharapkan Juli 2015, dengan perolehan dana yang dihimpun sekitar Rp 1,89 triliun. Dana PMN untuk Adhi antara lain akan digunakan untuk penyelesaian proyek ferro nikel di Halmahera, dana Adhi untuk proyek light rail transportation (LRT) di Jabodetabek, sedangkan Waskita untuk pembangunan proyek jalan tol di Pulau Jawa, dan jalan tol serta transmisi listrik di Pulau Sumatera.
Dalam Rapat Kerja tersebut sejumlah anggota dewan mempertanyakan soal persetujuan nilai PMN yang diusulkan masing-masing BUMN, dan soal pelaksanaan "right issue".
Primus Justisio anggota Komisi VI mengatakan, usulan pemberian PMN tersebut harus melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja).
Sementara itu anggota komisi lainnya, Nasril Bahar dari Fraksi PAN mengatakan, pemberian PMN dan termasuk pelaksanaan "right issue" harus diawasi. "Jangan sampai duit negara yang sudah diberikan dari APBN tidak digunakan dengan baik. "Right issue" juga jangan sampai merugikan negara," ujar Nasril.
Menanggapi hal itu, Rini mengatakan PMN kepada seluruh BUMN sudah dibahas dalam berbagai kesempatan dan bahkan dana untuk PMN BUMN sudah ada di APBN-P. "Ini (PMN) untuk Adhi Karya, Waskita dan Antam sudah dibahas, dananya sudah ada. Tinggal menunggu persetujuan Komisi VI untuk pencairan dana," ujar Rini.
Ia pun mengharapkan pencairan dana PMN kepada Adhi Karya dan Waskita dapat terealisasi paling lambat akhir Juli 2015, sedangkan PMN untuk Antam paling lambat September 2015.
Ikuti Whatsapp Channel Republika