REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai kurang memberikan ruang bagi anak bangsa untuk membangun dan mengembangkan energi baru terbarukan di dalam negeri. Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Tumiran menilai, tidak seharusnya kesempatan untuk mengakses teknologi dan mengembangkannya di dalam negeri justru kerap kali diberikan kepada asing.
"Harus mulai berpikir keras bagaimana anak bangsa bisa mentransformasikan kemampuannya. Supaya pembangunan infrastruktur harus didorong dari dalam. Masa kecerdasan untuk membangun pembangkit kita berikan ke bangsa asing?" jelas Tumiran, Selasa (14/4)
Yang diperlukan bagi pengembagan energi baru terbarukan, lanjut Tumiran, adalah implementasi energi dan payung hukum dan dukungan dari semua sektor. Dia juga menyebut bahwa pengusaha juga harus didorong untuk membangun di dalam negeri.
"Banyak anak bangsa yang bisa mentransformasikan ilmu dari bangku kuliahnya untuk pengembangan energi di luar negeri. Artinya, political will, regulasi, kebijakan belum cerdas menhyiapkan anak-anak Indonesia di ruang ini," jelasnya.
Belum lagi, ketergantungan Indonesia akan energi masih cukup tinggi. Misalnya saja BBM yang hingga kini Indonesia mengimpor kurang lebih 600 ribu barel minyak mentah setiap harinya. Untuk itu, Tumiran mendesak pemerintah untuk gencar dalam melakukan pembangunan guna menekan ketergantungan akan asing.
"Harapan kita, teknologi dan pengauatan infrastruktur harus dibangun di dalam negeri agar anak muda bisa mengembangkan energi baru terbarukan di dalam negeri," katanya.