REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ekonomi (LP3E) Kadin Indonesia Ina Primiana mengatakan, dalam membangun infrastruktur pemerintah Indonesia harus belajar dari Thailand. Pasalnya, dengan dana terbatas negara gajah putih tersebut mampu membangun infrastruktur yang saling terintegrasi sehingga sangat efisien dan efektif bagi dunia usaha.
Ina mengatakan, belanja infrastruktur Thailand hanya 1,3 persen dari total PDB, sedangkan Indonesia mencapai 3,1 persen dari PDB. Dari angka tersebut, sudah terlihat bahwa alokasi belanja infrastruktur di Indonesia masih lebih tinggi dari Thailand. Akan tetapi, kenyataannya infrastruktur di Tanah Air belum efisien dan efektif.
"Thailand memiliki dewan pembangunan infrastruktur, sehingga programnya terarah dan sudah dipikirkan dengan baik sampai jangka panjang sedangkan di Indonesia masih ada ego sektoral yang tinggi," kata Ina di Jakarta, Jumat (13/3).
Dengan pembangunan infrastruktur yang saling terintegrasi, maka Thailand dapat menekan biaya logistik lebih besar ketimbang Indonesia. Biaya logistik di Thailand sebesar 20 persen dari PDB, sementara Indonesia mencapai 27 persen. Akibatnya, daya saing industri di Indonesia belum mumpuni.
Ina mengatakan, untuk membangun infrastruktur yang baik kementerian-kementarian di Indonesia perlu bersinergi, dan pembangunannya ada di dalam satu komando. Menurut Ina, hal yang terjadi saat ini masing-masing kementerian memiliki program tersendiri dalam membangun infrastruktur sesuai dengan kebutuhannya.
Misalnya saja pembangunan kawasan industri di Indonesia timur bukan hanya menjadi tugas Kementerian Perindustrian saja. Namun, kementerian lain seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Kementerian Pekerjaan Umum juga harus duduk bersama memikirkan pembangunan infrastruktur yang mendukung industri.
"Apabila sistem pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak ada perubahan, maka mungkin perlu dibentuk dewan pembangunana infrastruktur yang bernaung langsung di bawah wakil presiden," kata Ina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika