REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Terkait Pasar bebas ASEAN, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Akhmad Akbar Susamto mengatakan pemerintah harus membenahi isu-isu seputar infrastruktur dan birokrasi.

Menurutnya, dua hal tersebut menjadi poin utama guna memenangkan persaingan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Ia menilai dua isu tersebut kerap menjadi hambatan masuknya para investor ke Indonesia.

Selain itu, ia berharap pemerintah juga memperhatikan aspek tenaga kerja yang terlatih untuk dapat bersaing di kancah ASEAN.

"Selama ini tenaga kerja kita yang berada di luar negeri kebanyakan dari tenaga kerja tidak terlatih," ujarnya dalam sebuah diskusi bertajuk Tantangan Penciptaan Lapangan Kerja di Era Kabinet Kerja yang diselenggarakan CORE Indonesia di Tebet, Jakarta, Selasa (3/3).

Kata dia, hal itu berkebalikan dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia yang didominasi tenaga kerja terlatih. Ke depannya, ia melanjutkan, pemerintah tidak akab bisa melarang warga asing untuk bekerja di Indonesia, padahal di sisi lain masih banyak tenaga kerja terlatih di Indonesia yang belum memiliki pekerjaan.

Disinggung apakah MEA ini akan menurunkan tingkat pengangguran, Akbar mengatakan belum dapat memprediksi hal tersebut.

Sementara itu, Dekan Fakultas Ekologi Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Setya pemerintah harus membuat maping yang jelas dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN dimana tidak semua produk kita dapat bersaing. Ia berharap maping tersebut dapat meminimalkan dampak dari masuknya produk asing ke dalam negeri.

Ia meminta pemerintah menyeleksi secara ketat produk asing yang masuk dengan kriteria harus bermutu tinggi dan juga memiliki harga yang mahal. Dengan begitu, katanya, masyarakat tidak akan langsung tertarik dan beralih ke produk asing mengingat harganya yang mahal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika