Sabtu 21 Feb 2015 13:00 WIB

NTB Siap Beli Saham Newmont

Tambang terbuka milik PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau , Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.
Foto: Antara/Prasetyo Utomo
Tambang terbuka milik PT Newmont Nusa Tenggara di Batu Hijau , Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, MATARAM -- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) H Muhammad Amin mengatakan pemerintah daerah siap membeli sisa tujuh persen saham milik PT Newmont Nusa Tenggara yang masuk dalam divestasi terakhir.

"Keiginan kita tidak berubah, saham tujuh persen ini harus tetap menjadi milik pemerintah daerah," katanya di Mataram, Sabtu (21/2).

Dia menjelaskan, pemerintah daerah sejak 2009 bersama mitra PT Multi Capital (Bakrie Group) telah memiliki 24 persen saham PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yang sudah dilepas melalui skema divestasi.

Karena itu, untuk bisa menggenapkan investasi ini menjadi 31 persen, pemerintah daerah berkepentingan membeli sisa tujuh persen saham PT NNT. Amin mengatakan dalam waktu dekat akan segera menemui Menteri Keuangan untuk menegaskan kesiapan pemerintah daerah kembali membeli tujuh persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut.

Orang nomor dua di NTB ini menjelaskan sejak awal rencana untuk membeli tujuh persen saham PT NNT ini, DPR telah memutuskan dan menyetujui sisa tujuh persen saham Newmont harus dimiliki daerah.

Penilai DPR ketika itu mengatakan langkah pemerintah yang menunjuk PIP untuk membeli saham tujuh persen tidak sah karena tidak mendapat persetujuan DPR seperti hasil audit BPK.

Bahkan, menurut Amin, pada 28 Oktober 2011 DPR secara resmi telah bersurat ke Presiden dan meminta agar Presiden memerintahkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menunjuk pemerintah daerah sebagai pembeli tujuh persen saham PT NNT.

"Kami tidak ingin proses ini terus berlarut-larut dan menjadi berkepanjangan. Karenanya, hak pembelian diserahkan sepenuhnya kepada daerah," jelas Amin.

Ia menambahkan, untuk bisa merealisasikan proses divestasi itu, pemerintah daerah siap menyanggupi aspek persyaratan yang diminta oleh pusat. Salah satunya terkait mitra dalam proses divestasi itu agar lebih transparan. Hal ini terkait Bakrie Group yang telah menyatakan kepada pemerintah daerah tidak lagi berminat memodali pemerintah daerah dalam pembelian tujuh persen saham itu.

"Kami siap menggelar 'beauty contest' (lelang terbatas) dan dilaksanakan secara terbuka," ujar Amin.

sumber : antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement